Anggota Pansel Nilai UU Baru Memperkuat KPK

publicanews - berita politik & hukumIndriyanto Seno Adji. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji menilai sejumlah poin dalam Undang-undang KPK yang disahkan DPR akan semakin memperkuat KPK secara kelembagaan. KPK akan tetap eksis.

"Bahkan KPK diperkuatĀ sebagaiĀ sentral kelembagaan pemberantasan korupsi terhadap lembaga sejenis lainnya," ujar Indriyanto di Jakarta, Rabu (18/9).

Menurut mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK ini, beleid yang kontroversial tersebut merupakan kombinasi metode antara penghormatan HAM dengan basis pendekatan rehabilitasi. Ada konsep akuntabilitas yang berbasis pengawasan terhadap penegakan hukum.

Fungsi pengawasan, ia menambahkan, merupakan sesuatu kebutuhan sebagai bentuk akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Apalagi bila KPK dianggap sebagai extraordinary state body, maka penghargaan HAM dari penegakan hukum terletak pada fungsi pengawasan dan akuntabilitasnya," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, itu.

Menurutnya, keliru anggapan adanya potensi pelemahan dalam UU KPK yang baru. Ia melihat adanya fungsi pengawasan akan menghindari stigma abuse of power dan meminimalisasi abuse of procedure KPK dalam penegakkan hukum.

"Eksistensi Dewan Pengawas yang ketat menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, diharapkan dapat menutup potensi intervensi dan ini harus diatur pola dan tata kerja Dewas," ia menjelaskan.

Indriyanto berkeyakinan UU KPK ini justru menjaga independensi KPK dari kesewenang-wenangan. "Bahwa legitimasi KPK tetap terjaga dan KPK tidak mati dengan keabsahan Revisi UU ini," ujar ahli hukum tim Kemenko Polhukam itu.

Setidaknya ada enam poin dalam Revisi UU KPK yang disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9) kemarin yakni pembentukan Dewan Pengawas oleh presiden, kewenangan SP3 dan deponering, serta penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas.

Kemudian pegawai KPK adalah ASN, penyidik KPK hanya berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, atau ASN yang diberi kewenangan penyidikan oleh UU, dan kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top