Laode M Syarif: UU KPK yang Baru Positif Lumpuhkan KPK

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - DPR telah mengesahkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (17/9). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan banyak norma dalam UU KPK yang baru tersebut akan melumpuhkan penindakan KPK.

"Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’ (KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi hasilnya), banyak sekali norma-norma pasal yang melumpuhkan penindakan di KPK," kata Laode saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/9).

Ia kemudian membeberkan sejumlah poin yang bakal melemahkan KPK, antara lain:
1. Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum
2. Penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin Dewan Pengawas
3. Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden
4. Komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK
5. Status Kepegawaian KPK berubah drastis dan harus melebur menjadi ASN.

"Hal-hal di atas berpotensi besar untuk mengganggu independensi KPK dalam mengusut suatu kasus," Laode menjelaskan.

Menurutnya, poin-poin dalam UU KPK di atas bakal banyak melemahkan KPK. Saat ini, ia menambahkan, KPK sedang meneliti detail dari RUU KPK yang telah disahkan DPR.

"Masih banyak lagi detail-detail lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," ia menegaskan.

Setidaknya ada enam poin dalam Revisi UU KPK yang disahkan, yakni:
1. Pembentukan Dewan Pengawas oleh presiden
2. Kewenangan SP3 dan deponering
3. Penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas
4. Seluruh Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Penyidik KPK hanya berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, atau ASN yang diberi kewenangan penyidikan oleh UU
6. Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif.

Empat fraksi menyampaikan sejumlah catatan dalam rapat paripurna tersebut. Mereka adalah Demokrat, Gerindra, PKS, dan PPP. Keempatnya meminta kepastian Dewan Pengawas KPK haruslah independen. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top