Ahli PBB Desak Pencabutan Status Tersangka Veronica Koman

publicanews - berita politik & hukumVeronica Koman. (Foto: Facebook)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ahli independen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang terdiri dari lima pelapor khusus OHCHR mendesak pemerintah RI mencabut status tersangka Veronica Koman. Dalam seruannnya, mereka mengimbau pemerintah Indonesia bisa melindungi kebebasan berekspresi setiap warganya.

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk melindungi Veronica Koman dari berbagai upaya pembalasan dan intimidasi, dan juga mencabut seluruh sangkaan terhadapnya," begitu bunyi pernyataan panel ahli dikutip yang dari situs resmi OHCHR, Selasa (17/9).

Dalam akun Twitter @UN_SPExperts, para ahli yang menamakan UN Special Procedures itu meminta pemerintah melindungi hak azasi masyarakat, terutama orang-orang yang melaporkan dan menyebarkan informasi terkait protes di Papua.

Kelima ahli PBB tersebut adalah Clement Nyaletsossi Voule dari Togo, David Kaye dari AS, Dubravka Simonovic dari Kroasia, Meskerem Geset Techane dari Ethiopia, dan Michel Forst dari Perancis. Mereka menyatakan prihatin atas tekanan yang diterima pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Veronica.

"Pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak diskusi tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela HAM yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran," ahli OHCHR itu menambahkan.

Jika Tak Indahkan Panggilan Kedua, Provokator Veronica Koman Dijemput Paksa

Para ahli OHCHR menyatakan kekhawatiran yang serius atas pencabutan paspor, memblokiran rekening bank, dan desakan agar Interpol mengeluarkan red notices untuk menangkap Veronica yang bermukim di Australia.

Melalui akun Twitter dan Facebook, Veronica membantah seluruh sangkaan kepolisian. Ia menolak keras tuduhan adanya aliran dana di rekening pribadinya termasuk memprovokasi massa lewat media sosial.

Polri menjerat Veronica dengan pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top