Tiga Fraksi Tolak RUU KPK untuk Dua Pasal Krusial

publicanews - berita politik & hukumMenkumham Yasonna Laoly menerima hasil revisi UU KPK dari Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas disaksikan Menpan RB Syafruddin (tengah) saat Rapat Paripurna, Selasa (17/9). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Namun, tiga partai --Gerindra, PKS, dan Demokrat-- meski menyatakan setuju tetapi dengan memberikan catatan.

Ketiga partai memberikan catatan soal pemilihan Dewan pengawas (Dewas). Mereka menghendaki Dewas tidak dipilih langsung oleh presiden, melainkan melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Dewas sebaiknya dipilih lewat mekanisme panitia seleksi (pansel).

"Pansel (serahkan) namanya ke Presiden, presiden nantinya kembalikan ke DPR, DPR balik lagi ke Presiden. Mekanisme sama dengan yang lain-lain," ujar Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Secara rinci Syarief mengusulkan personel Dewas diisi anggota DPR, masyarakat sipil, hingga orang pilihan presiden. "Mungkin dua dari DPR, satu dari masyarakat, dua dari presiden. Jadi banyak," katanya.

Dalam rapat paripurna, anggota fraksi Demokrat Erma Ranik menegaskan, bila Dewas dipilih presiden maka dapat diduga terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. "Fraksi Demokrat mengingatkan abuse of power apabila Dewan Pengawas dipilih presiden," ujar Erma.

Catatan sama disampaikan anggota Fraksi Gerindra Edhy Prabowo. Ia khawatir keberadaan Dewas justtu akan melemahkan KPK. "Ini ke depan, kalau masih dipertahankan, saya tidak bertanggung jawab penyalahgunaan semangat penguatan KPK yang ujungnya nanti malah melemahkan," kata kolega dekat Prabowo Subianto itu.

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa. Ia menyebutkan Fraksi PKS menolak ketentuan mengenai kelembagaan Dewas dan pemilihan keanggotaannya.

Leila juga menolak soal keharusan KPK meminta izin penyadapan ke Dewas. "Kita semua sama sama menganggap revisi ini konteksnya adalah untuk memberi penguatan terhadap KPK," kata Leila.

Menurutnya, penyadapan adalah senjata KPK mencari bukti dalam mengungkap kasus extraordinary crime. "PKS menilai KPK cukup memberitahukan bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," Leila menjelaskan.

Dalam soal penyadapan, Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, izin diajukan tertulis kepada Dewas selama 1x24 jam. Penyadapan bisa berlangsung selama 6 bulan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top