Super Kilat, Revisi UU KPK Disahkan Hari Ini

publicanews - berita politik & hukumBadan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati terhadap RUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Senin (16/9). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Seolah berburu waktu, DPR dijadwalkan mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada hari ini. Sebelum pengesahan, akan diawali rapat Badan Musyawarah (bamus) pagi ini.

Anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pengesahan dilakukan karena berkaitan dengan masa akhir jabatan anggota DPR periode 2014-2019. "Sudah semakin padat acara jelang akhir masa jabatan," ujar politikus PDIP itu, Selasa (17/9) pagi di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

Rapat Bamus membahas penetapan waktu sidang paripurna pengesahan revisi UU KPK. Sesuai jadwal, DPR akan menggelar rapat paripurna pada pukul 10.00 WIB. Salah satu agendanya adalah membahas IHPS dan pengambilan keputusan RUU Sumber Daya Air.

Kemarin malam, dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah disepakati revisi UU KPK akan disahkan dalam paripurna hari ini. Pemerintah diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona H Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin.

Sabtu (14/9) lalu, anggota Fraksi Nasdem Zulfan Lindan mengatakan, surat penunjukkan sebagai anggota panja revisi UU KPK baru diterima Jumat. Panja mulai kerja pada Senin (16/9). Itu artinya, revisi UU KPK yang telah disiapkan baleg DPR itu hanya mampir sehari di panitia kerja (panja). Tak berlebihan bila RUU ini super kilat dirampungkan anggota dewan.

Berikut tujuh poin revisi UU KPK yang disepakati:

A. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
B. Pembentukan Dewas
C. Pelaksanaan penyadapan
D. Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.
E. Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi
F. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan
G. Sistem kepegawaian KPK. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top