Demo Keberatan DPR Urusi Soal Ranjang

publicanews - berita politik & hukumAksi demo menentang rencana pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi dan sejumlah masyarakat sipil menggelar aksi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Beleid tersebut rencananya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (24/9) mendatang.

Pendemo mengatakan, pembahasan undang-undang itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu anggota aliansi, Ryan, dalam orasinya mengatakan Pasal 417 RKUHP melanggar ranah privat warga negara. Bahkan pasal itu bisa menjadi alat kriminalisasi korban perkosaan.

"Urusan ranjang, bukan urusan negara," ujar Ryan dalam demo yang berlangsung di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

Pasal 417 draf RKUHP menyebutkan, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II.

Kemudian Pasal 419, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Kedua pasal tersebut masuk kategori delik aduan. Artinya, tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak.

Selain soal urusan ranjang yang diatur, massa juga mengkritisi 20 pasal yang menimbulkan persoalan dalam RKUHP tersebut. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top