Batal Terima Pimpinan KPK, Presiden Tegaskan Tak Ada Penyerahan Mandat

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo didampingi Kepala Kantor Staf Kepresiden Moeldoko dan Mensesneg Pratikno seusai memberi keterangan soal revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan posisi KPK sebagai lembaga negara. Penegasan Jokowi ini menyusul sikap tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada Kepala Negara.

"Jadi bisa saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara," ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9).

Jokowi mengatakan, pemerintah sedang memperjuangkan substansi dalam revisi UU KPK. "Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu," kata Presiden.

Ia kemudian mengajak semua eleman masyarakat mengawasi proses revisi yang kini bergulir di DPR. "Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi. Dan KPK tetap dalam posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Ini tugas kita bersama," Jokowi menegaskan.

Dalam Undang-Undang KPK, ia menambahkan, tidak mengenal mengembalikan mandat. "Yang ada itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia, ada. Terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada," kata Jokowi.

Menyinggung soal pertemuan dengan pimpinan KPK, Jokowi mempersilakan mengajukan pertemuan kepada Menteri Sekretaris Negara. "Tanyakan Mensesneg, ada enggak pengajuan itu. Kalau ada tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan sempat mendapat undangan Presiden Jokowi untuk bertemu Senin ini. Namun, ia menambahkan, udangan yang ia terima Minggu malam akhirnya batal. "Mungkin, karena kesibukan Presiden, undangan itu kemudian ditunda dulu," ujar Agus di Gedung KPK, Senin siang.

Agus berharap bisa bertemu Jokowi. Ia menyebut Mensesneg masih menjadwal ulang kapan presiden ada waktu. "Kami belum tahu. Katanya Pak Pratikno (Mensesneg) masih jadwalkan longgarnya jadwal Pak Presiden, kapan ya?" ujarnya.

Agus bersama dua wakilnya Saut Situmorang dan Laode M Syarif sempat menyerahkan mandat pengelolaan lembaga KPK pada Jumat, pekan lalu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top