UGM Serukan Setop Pembahasan RUU KPK

publicanews - berita politik & hukumRatusan profesor, dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika UGM menggelar deklarasi menolak revisi UU KPK di Balairung, Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Minggu (25/9). (Foto: ugm.ac.id)
PUBLICANEWS, Yogyakarta - Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan menolak revisi UU KPK. Mereka meminta pembahasan yang tengah bergulir di DPR dihentikan. UGM menilai revisi tersebut sebagai upaya memperlemah lembaga antirasuah.

Penolakan dosen, mahasiswa, dan karyawan universitas tertua di Yogyakarta itu dilakukan secara simbolis dengan mengenakan pakaian serba hitam. Aksi digelar
di Balairung Gedung Pusat UGM, Minggu (15/9).

Ketua Dewan Guru Besar UGM Koentjoro mengatakan, KPK lahir sebagai amanah reformasi. Lembaga itu tumbuh dan berkembang bersama demokrasi serta mendapat kepercayaan publik luas, bahkan menjadi rujukan internasional.

Koentjoro menegaskan, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagai upaya sistematis pelemahan KPK dan gerakan antikorupsi. Ia juga menilai pengajuan RUU tidak mengikuti prosedur legislasi. Tidak terkecuali proses pemilihan calon pimpinan KPK yang penuh kontroversi.

Peserta aksi membacakan beberapa tuntutan. Antara lain, DPR dan Pemerintah diminta untuk menghentikan segala tindakan pelemahan KPK. "Kami minta agar DPR RI dan Pemerintah menghentikan pembahasan RUU KPK," kata Koentjoro.

Menurutnya, prosedur dan substansi revisi ada yang dipaksakan sehingga berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi dan menjadi akar dari karut marut persoalan akhir-akhir ini.

"Ingat, semua ini terjadi dalam kondisi perekenomian yang menghadapi potensi resesi," Koentjoro menandaskan.

Kemudian, sivitas UGM juga meminta evaluasi pembahasan RUU lain yang melemahkan gerakan antikorupsi. Seperti memisahkan pasal-pasal antikorupsi dari revisi UU KUHP dan melakukan revisi UU Tipikor untuk mengakomodasi rekomendasi UNCAC.

Dalam aksi itu, peserta membentangkan poster bertuliskan 'Koruptor Maunya KPK Bubar', 'Tolak Revisi UU KPK', 'Selamatkan KPK', 'RUU KPK Lemahkan KPK' dan 'KPK Lemah yang Senang Koruptor'.

Guru Besar Fisipol Prof. Wahyudi Kumorotomo menghadiahi Presiden Jokowi puisi UGM yang meminta agar tidak mau dimanfaatkan pihak tertentu untuk menghabisi KPK.

UGM adalah almamater Jokowi. Berikut petikan puisinya:

Alangkah naifnya, alangkah sia-sianya suara yang kami keluarkan,
suara yang kami percayakan kepada mas Joko, pak Presiden kita,
kalau andai kata kemudian ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menghabisi,
menguasai sumber daya alam untuk kepentingan mereka.

Tidak ada kata lain, mari kita lawan upaya para politisi untuk melemahkan KPK,
sekali lagi, saya ingin semuanya teriakkan, lawan koruptor, kuatkan KPK!
(feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Iis_osya @iis_osya15 September 2019 | 18:49:41

    Koruptor harus dibasmi, oleh karena itu kita lawan rencana pelemahannya terhadap KPK dlm bentuk apapun.

    Jangan menyerah.

Back to Top