Veronica Koman Tuding Pemerintah Cari Kambing Hitam Soal Papua

publicanews - berita politik & hukumVeronica Koman. (Foto: Facebook/@Veronicakoman)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pegiat dan pengacara HAM Veronica Koman buka suara setelah bungkam sekian lama menyusul penetapannya sebagai tersangka penyebar hoaks.

Veronica yang kini tinggal di Australia mengaku mendapat intimidasi serta mengkritik metode aparat shoot the messenger dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

"Saya tidak ingin berpartisipasi dalam upaya pengalihan isu dari masalah pokok yang sebenarnya sedang terjadi di Papua," tulisnya di laman Facebooknya dikutip Sabtu (14/9).

Ia mengatakan bakal melawan kriminalisasi dan intimidasi terhadapnya. Menurutnya, kepolisian telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengkriminalisasinya.

Bukti dari itu, ia menerima intimidasi dari staf KBRI saat menjadi pembicara pada acara Amnesty International Australia. Ia mengaku dilaporkan ke institusi beasiswa atas tuduhan mendukung separatisme.

Veronica mengkritik pemerintah dan aparat berupaya mencari kambing hitam dari persoalan inti Papua.

"Secara terang benderang, kita melihat metode ‘shoot the messenger’ sedang dilakukan aparat untuk kasus ini. Ketika tidak mampu dan tidak mau mengusut pelanggaran/kejahatan HAM yang ada, maka seranglah saja si penyampai pesan itu," ujarnya.

Sementara itu, dua Dua LSM asing yaitu Lawyers for Lawyers (L4L) asal Belanda dan Lawyers' Rights Watch Canada (LRWC) asal Kanada, menyurati Presiden Joko Widodo.

Mereka meminta segera membatalkan seluruh tuntutan kriminal terhadap Veronica Koman dan menghentikan seluruh investigasi terhadapnya dan langkah lain yang membatasi kebebasannya.

Kasus Veronica telah masuk tahap penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Veronica Koman, tersangka dugaan provokasi soal Papua, telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim karena dianggap melanggar pasal di UU tentang ITE, KUHP 160, UU Nomor 1 tahun 1946 dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top