Fraksi Gerindra Pertimbangkan Tolak Revisi UU KPK

publicanews - berita politik & hukumAksi simpatisan menulis KPK Shut Down di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Fraksi Gerindra di DPR tengah mempertimbangkan untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai besutan Prabowo Subianto itu melihat Pasal 7 huruf (a) rawan penyalahgunaan kekuasaan untuk melemahkan lembaga antirasuah.

Pasal itu mengatur tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK. Apalagi, Dewan Pengawas itu dipilih oleh pemerintah. "Undang-undang berlakunya sangat lama, bisa kemudian rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di ruang Fraksi Partai Gerindra Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9).

Menurut Dasco, kejanggalan itu masauk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah dalam rapat kerja dengan DPR.

Jumat pagi, dalam jumpa pers di Istana Jakarta, Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Personel pengawas KPK ini, kata Jokowi, merupakan kewenangan presiden dengan membentuk tim seleksi yang menjaring tokoh, akademisi, dan pegiat antikorupsi. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top