KPK: Bukan Adab yang Baik Diam-diam Sepakati Revisi UU

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut hal ini merupakan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

Terlebih KPK sebagai pelaksana UU tidak diajak konsultasi atau setidaknya diberitahu pasal mana saja yang akan diubah oleh DPR maupun Pemerintah.

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi. Ini jelas bukan adab yang baik," kata Laode saat dikonfirmasi, Kamis (12/9).

Ia mempertanyakan apakah sikap diam-diam pemerintah maupun DPR juga akan terjadi di lembaga lain seperti Kepolisian atau Kejaksaan ketika akan merevisi undang-undang.

KPK, Laode menambahkan, akan meminta bertemu dengan DPR maupun Pemerintah untuk mengetahui poin-poin apa saja yang akan diubah atau ditambahkan.

"Pimpinan KPK akan minta bertemu dengan Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," Laode menegaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top