Ini Daftar Pelanggaran Etik Berat Firli Bahuri versi KPK

publicanews - berita politik & hukumFirli Bahuri. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sejak meninggalkan kursi Deputi Penindakan KPK lalu kembali lagi untuk berebut kursi pimpinan komisi antirasuah, nama Irjen Pol Firli Bahuri akrab dengan kontroversi. Apa sebenarnya dosa pria yang kini menjabat Kapolda Sumatera Selatan itu?

Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari membeberkan fakta di balik rumor tentang Firli yang selama ini beredar. Ia merunut adanya pengaduan masyarakat pada 18 September 2018. Selanjutnya Direktorat Pengawasan Internal (PI) KPK melakukan pemeriksaan awal pada 21 September- 31 Desember 2018.

"Dalam proses ini, terdapat sejumlah pertemuan. Diduga Firli Bahuri sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK melakukan sejumlah pertemuan," ujar Tsani dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/9).

Firli diduga melakukan dua kali pertemuan dengan Gubernur NTB (saat itu) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Pada 2 Mei 2018, KPK melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Newmont 2009-2016.

Pertemuan kedua terjadi 12 Mei 2018 dalam acara Harlah ke-84 GP Ansor dan launching penanaman jagung 100 ribu hektar di Bonder, Lombok Tengah. Dalam pertemuan ini Firli terlihat berbicara dengan TGB.

Firli berangkat ke lokasi pada Sabtu tidak dengan surat tugas, ia menggunakan uang pribadi. Sesampai di Lombok, ia dijemput panitia.

Dalam acara tersebut, TGB dengan Firli duduk pada barisan depan dan berbincang cukup akrab. Kemudian Firli memberikan pidato penutup acara, dimana panitia menyebutkan Firli sebagai Deputi Penindakan KPK.

Tsani mengatakan, pada 13 Mei 2018 dalam acara Farewell and Welcome Game Tennis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Wira Bhakti, Mataram, Firli kembali duduk berdampingan dan berbicara dengan TGB.

Kegiatan ini berbeda dengan serah-terima jabatan sebelumnya, pada April 2018, dimana Firli meminta izin pimpinan KPK.

Kepada pemeriksa dari Pl, Firli menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan. Dalam bukti foto yang dimiliki PI, terlihat Firli akrab dengan TGB. Bahkan ia menggendong anak dari TGB.

"Dalam video tidak terlihat upaya Firli untuk menghindar dari situasi pertemuan yang terjadi," ujar Tsani.

Pada 8 Agustus 2018, penyidik KPK memanggil pejabat BPK Bahrullah Akbar sebagai saksi untuk tersangka pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo dalam kasus suap dana perimbangan daerah. Namun karena tidak dapat hadir maka pemeriksaan dijadwalkan ulang.

Firli kemudian ditelepon oleh NW yang menginfokan bahwa Bahrullah Akbar akan ke KPK. Firli menjemput langsung Bahrullah di lobi Gedung KPK dengan didampingi oleh Kabag Pengamanan.

Mereka kemudian masuk ke ruangan Firli, yang kemudian memanggil penyidik untuk datang. Pertemuan Firli-Bahrullah sampai dengan keluar dari ruangannya, sebagaimana rekaman video, sekitar 30 menit. Setelah itu Bahrullah diantar oleh penyidik ke lantai 2 untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada 1 November 2018 malam, di sebuah Hotel di Jakarta, Firli bertemu dengan seorang pimpinan partai politik.

23 Januari 2019
Deputi PIPM menyampaikan laporan ke pimpinan KPK.

7 Mei 2019
Pimpinan KPK meminta pendapat Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP).

17 Mei 2019
Rapat DPP diselenggarakan. Deputi PIPM memaparkan laporan hasil pemeriksaan.

11 Juni 2019
Polri mengirimkan surat penarikan Firli. Dalam surat tersebut, tertera Firli dibutuhkan dan akan mendapat penugasan baru di lingkungan Polri

19 Juni 2019
Karena ada kebutuhan penugasan dan dalam rangka menjaga hubungan baik antar institusi Polri dan KPK, maka dilakukan koordinasi lebih lanjut.

Menurut Tsani, pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas Firli sebagai Deputi Penindakan KPK. Sebagai Deputi, Firli juga tidak pernah meminta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara ataupun pihak yang memiliki risiko independensi dan tidak melaporkan seluruh pertemuan-pertemuan tersebut kepada pimpinan KPK.

Tsani menjelaskan, KPK telah memeriksa Firli, saksi-saksi, pihak terkait, ahli hukum dan ahli etik untuk membuktikan terjadinya dugaan pelanggaran tersebut.

"Bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan antara lain meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, rekaman CCTV video, dan dokumen-dokumen terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK," Tsani menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top