Hari Ini, Jokowi Kirimkan Surat Presiden Revisi UU KPK

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tampaknya bakal mulus. Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengirimkan surat presiden (Surpres) ke DPR.

"Itu (Surpres) akan mungkin hari ini dilakukan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

JK menjelaskan, pemerintah ingin KPK berfungsi tetapi dengan ada batasannya. "Sekali lagi, kita ingin KPK berfungsi dan dijaga tapi tentu batas-batas yang juga tidak, atau mesti ada batasannya. Tidak berdasarkan hanya suatu-suatu gerakan," ujarnya.

Menurut JK keberhasilan KPK tidak selalu diukur dengan jumlah tangkapan pelaku korupsi. "Prestasi yang benar ialah makin kurang orang ditangkap karena korupsi sudah berkurang. Itu prestasi," ujar JK.

Pemerintah, ia menambahkan, sepakat adanya Dewan Pengawas KPK. Keberadaan dewan pengawas untuk memastikan kinerja KPK tetap sesuai aturan. "Jangan modalnya OTT tapi tidak jelas OTT-nya. Itu harus diperbaiki," katanya.

Meski demikian, Pemerintah tidak sepakat revisi misalnya soal penuntutan harus koordinasi dengan jaksa agung, kemudian soal laporan kekayaan (LHKPN dipangkas).

Surpres ini akan memuluskan pembahasan revisi UU KPK. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Herry. Ia menegaskan pembahasan revisi tidak akan berjalan bila tidak ada surpes dari Jokowi.

"Apa iya barang itu ada? Barang itu ada kalau ada surpres dari presiden. Sampai malam ini tidak ada tuh (supres)," katanya kemarin.

sementara itu, desakan penolakan revisi UU KPK terus mengalir. Teranyar, civitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyuarakan revisi tersebut akan melumpuhkan tugas KPK.

Peneliti LIPI Dian Aulia mengatakan, pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik. Menurutnya, ada sekitar 10 aspek yang kemudian akan kurang berfungsi dengan adanya revisi tersebut. Pelemahan itu, antara lain, menjadikan KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif.

"Penyadapan dipersulit, pembentuk Dewan pengawas yang dipilih DPR, sumber peyelidik dan penyidik dibatasi, kewengangan penuntut dihilangkan," Dian menambahkan.

Pelemahan lainnya yaitu kewenangan mengelola LHKPN dipangkas, perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, KPK dapat menghentikan penyidikan (SP3), perkara yang menjadi sorotan publik dapat diabaikan, kewenangan pengambilalihan penuntutan perkara dipangkas. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top