#TolakRevisiUUKPK

Pemuka Agama-agama Minta Jokowi Tidak Kirim Supres ke DPR

publicanews - berita politik & hukumSejumlah pemuka agama menyerukan dukungannya untuk menolak RUU KPK di halaman depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Perwakilan pemuka agama mendatangi KPK untuk menyerukan kepada umat agar menolak revisi UU KPK. Para pemuka ini mewakili agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

"Kami menyerukan pada umat bahwa Revisi UU KPK ini harus ditolak dan harus digaungkan. Kita mengimbau umat Islam, khususnya Nadhiyin, agar menggaungkan menolak revisi UU KPK," ujar Ubaidillah dari Lakpesdam PBNU dalam jumpa pers di halaman Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Hal senada disampaikan Romo Heri dari KWI (Konferensi Waligereja Indonesia). Heri yakin umat Katolik sudah bergerak lebih dulu menyuarakan penolakan terhadap Revisi UU KPK.

"Justru umat bergerak duluan. Rakyat mendukung KPK dengan menolak Revisi UU KPK yang akan melemahkan institusi KPK," kata Romo Heri.

Sementara perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Yanto Jaya mengatakan, ia yakin masyarakat tidak ingin ada upaya pelemahan terhadap KPK. "KPK harus lebih baik. Kami mendukung KPK menolak UU KPK," ujar Yanto Jaya.

Adapun perwakilan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Peter Lesmana juga mengimbau umat Konghucu untuk menolak revisi UU KPK.

"Kami dari umat Konghucu Indonesia mengimbau untuk senantiasa mendukung KPK menolak revisi UU yang melemahkan KPK," katanya.

Selanjutnya, dari PerWakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Suhadi mengimbau semua umat agama di Indonesia untuk senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menolak upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

"Tampil rukun bersatu, insan-insan yang punya integritas untuk mendukung upaya-upaya yang baik menuju pencapaian bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Suhadi.

Para pemuka agama ini juga menilai ada empat poin dalam draf revisi UU KPK yang malah memperlemah KPK. Poin-poin tersebut adalah pembatasan penyelidik dan penyidik hanya dari Polri, Kejaksaan, dan PPNS. Kemudian keberadaan Dewan Pengawas yang punya peran penting seperti memberi izin penyadapan hingga penggeledahan serta wewenang penghentian penyidikan kasus korupsi.

Untuk itu mereka berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pelemahan KPK serta tidak mengirimkan Surat Presiden ke DPR sehingga pembahasan revisi UU ini berhenti. Mereka juga meminta DPR berhenti melakukan pelemahan pemberantasan korupsi.

"Kami lembaga-lembaga keumatan agama di Indonesia meminta kepada Presiden untuk tidak mendukung tindakan-tindakan pelemahan pemberantasan korupsi termasuk di dalamnya pelemahan KPK. Kedua, Presiden tidak mengirimkan surat presiden atau surpres kepada DPR sebagai tindak lanjut pembentukan RUU Revisi KPK sehingga pembahasannya akan terhenti," ujar Pendeta Hendri Lokra dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Bila tidak ada respon dari DPR, Hendri menambahkan, maka masyarakat akan terus menyuarakan dan mengadang pelemahan pemberantasan korupsi dan KPK. "Karena korupsi adalah akar pemiskinan dan merenggut hak-hak warga masyarakat secara umum," Hendri menegaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top