Rektor IPB Minta DPR Cermati Respon Publik Terkait RUU KPK

publicanews - berita politik & hukumRektor IPB Arif Satria memberikan keterangan pers seusai bertemu pimpinan KPK untuk memberi dukungan penolakan RUU KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terus disorot sejumlah pihak, hari ini giliran Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mendatangi Gedung KPK. Ia menyatakan bahwa DPR harus mencermati respons publik.

"Saya kira soal RUU memang ini kan bagian dari proses politik yang ada di DPR. Namun yang kami harapkan dari DPR juga mencermati dari dinamika respons publik karena bagaimana pun juga kepercayaan publik terhadap KPK sangat-sangat tinggi," kata Arif seusai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurut Arif, keberadaan KPK selama 17 tahun memiliki manfaat yang penting dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu ia berharap DPR memikirkan secara jernih agar revisi UU KPK tidak mengundang polemik lebih luas.

"Saat ini, saya kira apa yang dirasakan oleh publik manfaatnya KPK dalam rangka memberantas korupsi ini, ternyata korupsi telah merusak tidak hanya moral tetapi juga merusak ekonomi bangsa. Maka mestinya DPR saya yakin bisa lebih jernih memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat ini," ujar Arif.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Guru Besar IPB M Yusran Massijaya menyatakan bahwa KPK harus tetap independen. Bila tidak, maka penegakkan hukum akan sulit.

Kalau pun hendak mengubah UU KPK, harus dikaji di titik mana yang harus kita perbaiki, bukan malah melemahkan perannya.

"Kalau dia (KPK) dikendalikan oleh lembaga lain, itu nanti akan sulit, akan sangat sulit melaksanakan pemberantasan korupsi," Yusran menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top