Megakorupsi e-KTP

Jaksa KPK Ungkap Rekayasa Setya Novanto Ajukan PK

publicanews - berita politik & hukumSetya Novanto. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tak ada alasan hukum yang menguatkan dalil bagi Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) Setya Novanto. Jaksa Burhanuddin meminta Hakim Agung menolak permohonan PK terpidana kasus korupsi proyek e-KTP tersebut.

"Kami mohon supaya majelis hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon PK terpidana Setnov," kata JPU Burhanuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Menurut Burhanuddin, PK yang diajukan mantan Ketua DPR itu tidak mempunyai alasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c KUHAP tentang alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan PK.

Jaksa juga menyatakan bukti-bukti baru yang disebutkan saksi Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung sebagai suatu kebohongan dan tipu muslihat yang sudah dirancang sebelumnya.

Burhanuddin menegaskan, eks Ketua Umum Partai Golkar itu tidak pernah mengajukan banding atau kasasi. "Pemohon PK tidak menggunakan haknya dengan menyatakan menerima putusan tingkat pertama," ia mengingatkan.
Tidak diajukan banding dan kasasi, ia menambahkan, semata dilakukan untuk menghindari pemidanaan yang lebih berat.

Hari Ini Sidang PK Kasus Setya Novanto

Pada sidang pekan lalu, pengacara Maqdir Ismail mengemukakan ada lima keadaan baru atau novum yang dijadikan alasan kliennya mengajukan PK.

Novum itu, antara lain, pernyataan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang menyebutkan tidak ada fakta Novanto menerima uang 3,5 juta dollar AS. Demikian pula berdasarkan data rekening koran Bank OCBC Singapura yang menyebutkan tidak ada penerimaan uang 2 juta dollar AS.

Kemudian kesaksian tertulis dari agen Biro Penyidik Federal (FBI) AS Jonathan Holden yang menyebutkan hasil investigasi terhadap Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem tidak ditemukan fakta atau pengakuan ada pengiriman sebesar 3,5 juta dollar AS kepada siapapun.

Novanto telah divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS. Mantan Bendahara Umum partai Golkar itu masih harus membayar denda Rp 500 juta. Hingga saat ini Novanto telah membayar Rp 6,116 miliar. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top