Koalisi Masyarakat Sipil Tagih Komitmen Jokowi Perkuat KPK

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo dan pimpinan KPK. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menagih janji Presiden Joko Widodo memperkuat KPK di tengah upaya memperlemah melalui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, Jokowi harus menunjukkan komitmen dalam mendukung upaya pemberantasan korupsinya pada periode kedua pemerintahannya.

"Tindakan Jokowi nantinya akan dinilai oleh masyarakat apakah mendukung pelemahan atau menguatkan pemberantasan korupsi," ujar Asfinawati di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).

Langkah Jokowi, katanya, akan dicatat dalam sejarah dan oleh seluruh rakyat Indonesia, apakah ia mengambil tindakan untuk mendukung pemberantasan korupsi atau akan mengambil tindakan yang berada pada sisi pelemahan.

"Atau jangan-jangan berada pada sisi koruptor," Asfina menegaskan.

Pada kesempatan ini, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Jokowi tidak menerbitkan Surat Presiden (Surpres) atas RUU Revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Kemudian Jokowi diminta untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan parpol koalisi untuk tidak memilih calon pimpinan KPK yang memiliki cacat rekam jejak dalam uji kepatutan dan kelayakan.

Jokowi juga diminta untuk menyampaikan ke parpol pendukungnya untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan revisi UU KPK. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top