Abraham Samad Sebut Enam Poin Revisi yang Membuat KPK Mati Suri

publicanews - berita politik & hukumMantan Ketua KPK Abraham Samad (Foto: Instagram/@abrahamsamad)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, ada enam poin dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bisa membuat komisi antirasuah kehilangan marwahnya.

"Setidaknya, ada enam poin krusial dari rencana revisi Undang-Undang KPK itu. Beberapa di antaranya akan membuat KPK mati suri," ujar Samad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9).

Keenam poin tersebut adalah, pertama, KPK hendak dimasukkan sebagai lembaga penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan atau di bawah Presiden. Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Kedua, masalah penyadapan. Revisi ini menghendaki penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana.

Keempat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK.

Kelima, ada organ bernama Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang, mereka dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Keenam, revisi membolehkan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Menurut Samad, poin revisi pertama, kedua, kelima, dan keenam itulah yang akan membuat KPK mati suri.

"Mengapa? Pertama, jika KPK berada di bawah struktur kekuasaan eksekutif, maka status independen KPK otomatis hilang. Padahal independensi menjadi syarat kunci tegaknya sebuah badan/lembaga antikorupsi," kata Samad.

Ketika berada di bawah eksekutif, ia menjelaskan, KPK akan bekerja mengikuti program-program eksekutif, seperti kementerian atau badan lain. KPK akan mengalami konflik kepentingan dengan agenda pemerintah yang rentan praktik korupsi.

KPK juga akan berbenturan dan terjadi perebutan pengaruh dengan Kejaksaan yang memang desain konstitusionalnya berada di bawah Presiden.

"Pada akhirnya, jenis kelamin KPK akan berubah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, semata mengerjakan tugas pencegahan korupsi saja. Tidak lebih," ujar Samad.

Revisi ini, ujar Samad, juga melumpuhkan sistem kolektif kolegial pimpinan KPK dalam pengambilan keputusan dengan memperpanjang alur penyadapan dengan melibatkan izin Dewan Pengawas.

"Tampaknya, perumus naskah revisi Undang-undang KPK tidak mengetahui SOP penyidikan, termasuk penyadapan di KPK," katanya.

Sebelum dilakukan penyadapan, izin harus melewati banyak meja, yakni Kasatgas, Direktur Penyidikan, Deputi penindakan, kemudian meja lima pimpinan KPK.

"Jadi, sistem kolektif kolegial kelima pimpinan KPK adalah bagian dari sistem pengawasan itu. Sangat tidak perlu melibatkan badan lain yang akan memperpanjang alur penyadapan dengan risiko bisa bocor sebelum dijalankan," Samad menegaskan.

Ia mempertanyakan urgensi pembentukan badan pengawas, padahal saat ini KPK sudah ada Dewan Penasihat. "Jika alasannya untuk mengawasi KPK dari potensi penyalahgunaan kewenangan, siapa yang bisa menjamin jika Dewan Pengawas nantinya bebas kepentingan?" kata Samad.

Di KPK saat ini juga sudah ada Pengawas Internal (PI) yang menerapkan zero tolerance kepada semua terperiksa, tidak terkecuali pimpinan. Sistem kolektif kolegial lima pimpinan KPK juga adalah bagian dari saling mengawasi. "Jika ada pelanggaran berat yang dilakukan pimpinan, bisa dibentuk Majelis Kode Rtik untuk memprosesnya," ujarnya.

Mengenai KPK harus menyelesaikan penyidikan kasus paling lama serahun, menurut Samad tidak ubahnya Kejaksaan dan Kepolisian. Di KPK, ia mengingatkan, tidak ada istilah penghentian kasus. Hal itu karena proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berada 'satu atap', yakni kedeputian penindakan.

"Jadi, KPK jangan disuruh berkompromi dengan kasus tindak pidana korupsi yang disidiknya dengan memberikan wewenang menerbitkan SP3," ujar Samad.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, ia menegaskan tidak ada kepentingan hukum yang mendesak untuk merevisi Undang-Undang KPK selain kepentingan politik.

"DPR perlu diingatkan bahwa ada banyak tunggakan Rancangan Undang-undang lain yang lebih penting untuk dibahas, ketimbang mengutak-atik Undang-Undang KPK dan akan berhadapan dengan masyarakat," Samad menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top