KPK Nyatakan Tengah di Ujung Tanduk

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua Saut Situmorang menggelar jumpa pers menanggapi disetujuinya RUU KPK oleh DPR, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pimpinan KPK menyatakan nasib lembaganya tengah di ujung tanduk. Hal ini menyusul rangkaian peristiwa belakangan ini, yakni polemik proses calon pimpinan KPK jilid V hingga pengesahan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 oleh DPR.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9) sore. Ia didampingi Wakil Ketua Saut Situmorang.

Agus menjelaskan ada sembilan persoalan dalam draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan Kerja KPK. Yakni mulai dari independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, serta penuntutan perkara harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung.

Kemudian perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta kewenangan untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

"Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi sehingga keberadaan KPK terancam," Agus menambahkan.

KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif. Namun, ujar Agus, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK.

Agus mengatakan KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolaknya. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden.

Untuk itu Agus percaya Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan tidak akan melemahkan KPK. Apalagi, menurutnya, saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat.

Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun. KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi.

"Sehingga, KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang Undang KPK dan KUHP tersebut," Agus menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top