DPR Sebut KPK Tidak Berhak Tolak Revisi UU KPK

publicanews - berita politik & hukumDesmond J Mahesa. (Foto:Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa mempertanyakan sikap KPK yang menolak revisi Undang-undang KPK. Politisi Partai Grindra itu mengingatkan bahwa KPK adalah pelaksana dan bukan pembuat undang-undang.

"KPK itu siapa sih? KPK itu pelaksana undang-ndang, bukan pembuat undang-Undang. Ini kan yang aneh (kalau) KPK menolak, mereka bukan pembuat undang-undang," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

KPK, ia menambahkan, seharusnya melaksanakan ketentuan yang telah diatur undang-undang. Salah satunya menerima bila DPR maupun pemerintah melakukan revisi.

"Masa pelaksana undang-undang menolak. Pemerintah dan DPR-lah yang punya kapasitas melihat," ujar Desmond.

Sementara itu, Wakil KPK Laode M Syarif menegaskan plembaga antirasuah belum membutuhkan revisi UU Nomor 30 Tagun 2002 tersebut. Ia pun mempertanyakan sikap DPR yang ingin sekali merevisi beleid tersebut. Terlebih, langkah DPR membahas penyusunan revisi UU tersebut tanpa melibatkan KPK dan masyarakat.

"Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat ‎yang diwakilinya. Sangat menyedihkan," ujar Laode.

Dalam Rapat Paripurna hari ini, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR pada akhir masa jabatan mereka. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top