Dewan Pers Sesalkan Blokir Internet di Papua

publicanews - berita politik & hukumKonferensi Pers 'Satgas Anti Kekerasan terhadap Wartawan,' di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Kamis (5/9). (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Pers menilai langkah pemerintah menghentikan akses internet di Papua dan Papua Barat lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat bagi masyarakat.

"Penghentian itu menghambat arus informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama berkaitan dengan pekerjaan wartawan," kata Ketua AJI Abdul Manan di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Ia menambahkan, ada permintaan aparat keamanan agar tidak memberitakan demonstrasi di Papua maupun Papua Barat.

"Itu permintaan yang tidak pada tempatnya. Kita sebagai media memberikan infromasi kepada masyarakat. Tuannya pers adalah masyarakat, bukan penguasa," Abful menegaskan.

Menyikapi kondisi di Papua dan Papua Barat, Dewan Pers telah membentuk 'Satgas Anti Kekerasan terhadap Wartawan'. Menurut anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya satgas akan ke Sorong, Papua Barat. "Satgas akan memastikan bahwa para jurnalis di Papua dan Papua Barat bisa bekerja dengan profesional dan terlindungi," ujar Agung yang menjabat ketua satgas.

Satgas juga akan menggali permasalahan yang muncul akibat adanya informasi hoaks yang diproduksi dan disebarkan dengan mengatasnamakan sebagai pekerja pers.

Sementara itu, Menteri Kominfo Rudiantara berjanji secara bertahap akan membuka askes internet yang selama ini diblokir. Saat ini, katanya, sekitar 50 persen akses internet di Papua dan Papua Barat sudah dibuka kembali.

Rudi belum memastikan kapan akses internet bisa bebas blokir. "Belum tahu karena yang memutuskan bukan saya saja, ada koordinasi," kata Rudi, di kantor Kominfo, Kamis siang.

Ia menyebutkan Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kota Manokwari akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan.

Kemenkominfo telah menyiapkan media center bagi wartawan yang kesulitan mengirimkan berita karena internet belum pulih di Jayapura, Merauke, dan Sorong. (feh)

Berita Terkait

Komentar(2)

Login
  1. shes one the @siswandi06 September 2019 | 18:35:53

    Kan sdh ada undang2X IT, yg melanggar tinggal di hukum aja.
    Jd siapa yg menyalah gunakan fasilitas internet, tinggal di jerat hukum. Karena sekarang ini era nya internet.

  2. Anak Gaul @gakasikah06 September 2019 | 08:41:22

    mantab Dewan Pers. pisahkan antara wartawan sama provokator. jaga nama baik pekerjaan jurnalis.

Back to Top