Irjen Firli Berebut Kursi Capim di Tengah Penolakan Pegawai KPK

publicanews - berita politik & hukumDua Capim KPK dari unsur Polri, Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri (kiri) bersama Kepala Biro Perawatan Personel SSDM Polri Brigjen Pol Sri Handayani. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli masuk 20 calon pimpinan (capim) KPK. Mantan Deputi Penindakan KPK itu ditarik kembali ke Polri di tengah proses sidang etik, sebelum akhirnya ditempatkan di Sumsel.

Kini Pansel KPK memasukkan namanya ke dalam daftar kandidat komisioner di tengah badai penolakan oleh pegawai lembaga antirasuah.

Pegiat antikorupsi Saor Siagian mengatakan, sedikitnya 500 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk') telah menandatangani penolakan jenderal bintang dua itu sebagai calon pimpinan KPK peridoe 2019-2023.

"Saya bayangkan, saya bisa suarakan ini bukan hanya 200 tetapi 500 orang. Barangkali ini pesan kepada Pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah," kata Saor dalam Diskusi Kanal KPK, Rabu (28/8).

Ratusan penolak, termasuk para penyidik, beranggapan mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pernah melanggar kode etik KPK.

"Dia sudah berbohong. Dia bilang dia tidak pernah melanggar kode etik, ternyata tidak pernah komisioner bilang seperti itu. Berarti dia sudah bohong," ujar Saor.

Hal itu diperkuat pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, yang menegaskan bahwa komisioner tidak pernah menyatakan apalagi memutuskan bahwa mantan pegawai KPK itu tidak melanggar etik.

"Mantan pegawai KPK (Firli) yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa lalu.

Ia menceritakan kronologi pertemuan Firli dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Madji atau TGB. Saat itu Zainul Majdi tengah dalam proses dimintai keterangan kasus divestsi saham Newmount.

Menurut Firli, banyak pihak menduga ia telah melanggar kode Etik UU No 30 tahun 2002 karena berhubungan dengan pihak berperkara.

"‎Saya tidak melakukan hubungan. Kalau bertemu iya," kata Firli di hadapan panelis uji publik dan tes wawancara capim KPK, Selasa lalu.

Ia menyebutkan bertemu TGB pada 13 Mei 2017 dengan izin pimpinan KPK. Saat itu ia arena diundang main tenis bersama Danrem, Danlanud NTB.

Firli menyatakan telah memberi keterangan kepada Panwas pada 20 Oktober 2018. Ia pun sudah mengklarifikasi di lantai 15, Gedung Merah Putih, tempat 5 pimpinan KPK berkantor.

"Hasilnya dari pertemuan itu bahwa tibgdak ada fakta saya melanggar UU No 30, saat itu TGB bukan tersangka‎. Saya tidak melakukan hubungan. Kesimpulannya bukan pelanggaran. Infantri Farid yang hubungi TGB, bukan saya," Firli memperjelas.

Firli juga dicecar panelis soal kekayaan berupa beberapa rumah di Bekasibyang bernilai miliaran rupiah. Ia menjelaskan istrinya memiliki sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa dan kesehatan.

"Boleh lah kalau mau pijat refleksi di tempat istri saya. Tiap bulannya bisa 3.000 kepala. Sekali refleksi Rp 90 ribu jadi bisa dihitung satu tahun berapa," katanya membuka sumber pundi kekayaan keluarganya.

Kemuian, ia menawarkan para panelis maupun awak media jika ada waktu luang agar mencoba refleksi, usaha sang istri. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top