Wadah Pegawai Tidak Gentar Ancaman Kriminalisasi terhadap Jubir KPK

publicanews - berita politik & hukumJubir KPK Febri Diansyah. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendapat informasi bahwa Juru Bicara KPK Febri Diansyah dilaporkan atas dugaan melanggar UU ITE lantaran memberikan berita bohong.

Pelapornya adalah Pemuda Kawal KPK dan Masyarakat DKI Jakarta yang merasa dirugikan atas kabar bohong tersebut. Selain Febri turut dilaporkan adalah Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Ketua Umum YLBHI Asfinawati.

Ketua WP-KPK Yudi Purnomo mengatakan, ketiga orang yang dilaporkan merupakan orang-orang yang selama ini kritis mengawal proses seleksi calon pimpinan KPK.

"Benar kami telah mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang selama ini mengawal proses seleksi calon pimpinan KPK. Kemarin, tanggal 28 Agustus 2019, telah dilaporkan ke Kepolisian dengan UU ITE," kata Yudi dalam siaran persnya, Kamis (29/8).

Yudi menegaskan, pelaporan ke polisi ini tidak akan membuat pegawai KPK maupun elemen masyarakat lain takut dikriminalisasi. Menurutnya, kritik terhadap proses seleksi jauh lebih penting karena menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apalagi, ia menambahkan, suara-suara kritis atas proses seleksi yang kini memasuki tahap akhir juga kencang disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional dan elemen masyarakat lainnya. Mereka, antara lain, NU dan Muhammadiyah, Sinta Nuriyah Wahid, KH Solahuddin Wahid, Syafii Maarif, Mahfud MD, Romo Benny Susetyo, Syamsudin Haris, dan Anita Wahid. Bahkan juga kampus-kampus, mahasiswa, serikat buruh, dan gerakan antikorupsi di daerah.

"Tentu laporan ke polisi ini tidak akan membuat takut akan kriminalisasi karena suara-suara agar terpilih calon pimpinan KPK yang berintegritas dan memiliki rekam jejak baik bukan hanya disuarakan oleh tiga orang tersebut," ujar Yudi.

Laporan itu teregistrasi dengan nomor TBL/5360/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 28 Agustus 2019. Perkara yang dilaporkan adalah memberikan berita bohong atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 19 Tahun 106 tentang ITE.

Waktu penyebaran dugaan berita bohong itu disebutkan terjadi pada Mei-Agustus 2019. Tidak dijelaskan spesifik berita bohong apa yang dimaksud. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top