Emil Salim: Pemindahan Ibukota Keliru

publicanews - berita politik & hukumEmil Salim. (Foto: istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim menilai rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan sebagai kebijakan keliru. Menteri selama 22 tahun di era Presiden Soeharto itu menilai ada kesalahan kajian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Emil mengungkapkan faktor potensi bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air, dan polusi udara seharusnya tidak dijadikan alasan. "Pemerintah seharusnya memperbaiki 'rusaknya' Jakarta tersebut, bukan malah memindahkan ibukota," kata Emil dalam diskusi publik di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

"Jadi Jakarta itu rusak. Logika saya, lah kalau rusak harus diperbaiki. Tapi ini menjadi alasan untuk pindah. Lah, kalau pindah kan lantas biaya untuk memecahkan masalah Jakarta bagaimana?" ujar Emil dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibukota Baru' itu.

Mantan Menteri Perhubungan itu kemudian membahas pemindahan ibukota di banyak negara seperti Malaysia, Korea Selatan, hingga Brasil. Emil menyebut negara itu merupakan wilayah kontinental sedangkan Indonesia merupakan negara maritim dengan 17 ribu pulau.

"Kau bisa jalan kaki ke Brasilia, bisa jalan kaki ke Putra Jaya, tapi kau tidak bisa jalan kaki ke Kalimantan. Kok disamakan negara kontinen dengan negara kepulauan?" Emil menjelaskan.

Alasan ingin menempatkan ibukota di tengah Indonesia, bagi Emil dinilai kurang tepat. "Seluruh Indonesia bisa diraih dengan teknologi itu, tidak harus fisik harus di tengah negara, ini abad ke 21. Kenapa teman saya di Bappenas kok lupa itu?" ia menambahkan.

Emil Salim: Apa Urgensi Ibukota Pindah Berbiaya Rp 466 T?

Emil meminta tanggung jawab Bappenas yang mengharuskan ibukota pindah tapi di sisi lain bagian utara Pulau Jawa bakal tenggelam karena banjir. "Astagfirullah, saya bukan orang Jawa tapi saya menangis membaca ini," kata pria 89 tahun asal Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, itu.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menantang Bappenas untuk adu logika soal pemindahan ibukota. "Mari adu logika dengan logika, demi selamatnya Presiden Jokowi," ia menambahkan.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam risetnya menyimpulkan perpindahan ibukota ke Kalimantan tidak memberi dampak perubahan variabel ekonomi secara umum terhadap distribusi pendapatan pada berbagai bentuk rumah tangga, sektor industri, dan beberapa indikator ekonomi.

"Artinya pemindahan ibukota bukan menjadi prioritas untuk pembangunan ekonomi," kata peneliti Indef Rizal Taufikurohman dalam diskusi tersebut. Ia menyarankan agar rencana pemerintah tersebut ditinjau ulang. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top