Pemerintah Sepakati Pemberian Bantuan Sosial Berbasis NIK

publicanews - berita politik & hukumMendagri Tjahjo Kumolo dan Mensos Agus Gumiwang di KPK, Kamis (22/8) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemerintah akhirnya sepakat penyaluran bantuan sosial dan layanan publik lainnya berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh usai rapat koordinasi lintas kementerian di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tadi rapat, sudah menyepakati bahwa dalam pemberian bantuan sosial, Kemensos, BPJS, layanan-layanan di Kemenag, kemudian di Kemendikbud, semuanya harus menggunakan basis nomor induk kependudukan (NIK)," ujar Zudan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8).

Selain dari pihak Kemendagri, pemanfaatan NIK sebagai basis penyaluran bantuan itu juga disepakati Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). ”Semuanya (pemberian bantuan) harus menggunakan basis NIK,” ujar Zudan.

Zudan mengatakan, sebelum kesepakatan ini, pemerintah mengacu pada data dari BPS. Saat ini pemerintah tengah merapikan seluruh data penduduk penerima bantuan tersebut. Penerima bansos di Kemensos, misalnya, diantara 99 juta penerima baru 70 persen yang sudah dipastikan memiliki NIK. Sementara 30 persen sisanya masih dalam proses.

”Kami sedang proses menemukan NIK penduduk itu,” ujar Zudan.

Untuk itu, Zudan mengatakan bagi penduduk yang lupa NIK-nya atau merasa belum terdata, akan mendapatkan layanan setelah mengetahui dan memastikan NIK-nya.

"Jadi kalau ada penduduk yang merasa belum terdata atau lupa NIK-nya, silahkan diurus ke dinas dukcapil setempat. Karena seluruh penduduk kita dalam data centre sudah memiliki NIK," Zudan menambahkan.

Hal senada disampaikan Menteri Sosial Agus Gumiwang. Menurutnya, pemadanan ini harus berjalan lebih cepat agar semua program bantuan sosial tepat sasaran. Agus mengatakan KPK juga sudah sejak lama mendorong bansos itu berbasis NIK.

"Dan saya ingat setahun lalu ketika saya baru dilantik jadi menteri saya datang ke KPK. Dan KPK beri satu saran bahwa bansos Kemensos harus basis NIK," ujar Agus.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, kesepakatan NIK itu akan dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) antara Kemendagri dan Kemensos. Ia berharap kesepakatan itu dapat ditindaklanjuti secepat mungkin, sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan pemerintah bisa tepat sasaran.

”Segera kita memfollow up ini sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah atas saran KPK bisa tepat sasaran itu aja kami siap," Tjahjo menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top