Tidak Efisien, MAKI Minta TP4D Dibubarkan

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) yang dibentuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dibubarkan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, tim tersebut tidak efisien. Hal ini menyusul kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta yang menjerat dua jaksa. Keduanya adalah Eka Safitra dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono dari Kejari Solo. Kasus mereka berkaitan dengan penyelewengan kewenangan TP4D.

"Mencermati keberadaan dan kinerja TP4 Pusat maupun TP4D, maka MAKI tiba saatnya untuk menyuarakan bubarkan TP4 karena lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan," kata Boyamin dalam siaran pers, Rabu (21/8).

Boyamin mengingatkan, tugas pokok Kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Akan terjadi konflik kepentingan jika Kejaksaan justru masuk suatu kegiatan pemerintah termasuk tender proyek yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan,” ia menambahkan.

Menurut Boyamin, dalam praktiknya TP4 Pusat dan TP4D tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4.

Yang lebih parah, kaitannya, terdapat oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras, atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah.

Kasus OTT Yogya dan Solo oleh KPK adalah kasus ketiga yang dicatat MAKI melibatkan oknum Jaksa di TP4D.

"Sebelumnya di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp 100 juta hingga Rp 300 juta. Meminta uang Rp 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan desa dengan keuntungan 35 persen,” ujar Boyamin.

Lalu di Jawa Tengah ada oknum pejabat Kejari yang justru bermain-main dengan modus hampir sama seperti di Bali. Saat ini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya.

“Untuk itu, sekali lagi, kami meminta Kejagung membubarkan TP4 Pusat maupun Daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4 menjadikan alasan kendor berantas korupsi,” Boyamin menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top