KPK Minta Pansel Tidak Abai Kepatuhan LHKPN Capim KPK

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah mengidentifikasi 40 calon pimpinan yang lolos tes psikologi, KPK menemukan 27 orang pernah melaporkan LHKPN sebanyak 1 hingga 6 kali. Sisanya, 13 calon, sama sekali tidak pernah melaporkan kekayaannya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, 13 orang tersebut menjabat Komisioner Kompolnas, Auditor, Dosen, pegawai Bank, Tim Stranas PK, Dosen, dan Advokat. Sebagian dari 13 calon ini tidak termasuk wajib lapor LHKPN karena mereka bukan penyelenggara negara.

Dari data periodik pelaporan LHKPN 2018, ada sekitar 14 orang penyelenggara negara yang patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ke-14 orang ini berasal dari PPATK, KPK, Polri, BPK, BPKP, LPSK, Universitas Jember, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan.

Sementara yang terlambat melaporkan LHKPN setelah 31 Maret 2019 atau dalam rentang waktu sekitar proses seleksi pimpinan KPK ada sekitar enam orang.

"Dalam kategori ini terdapat 6 orang PN yang sebelumnya bekerja di institusi Sekretariat Kabinet, Polri, dan Kejaksaan," kata Febri Diansyah lewat pesan singkat, Senin (19/8).

Febri menambahkan, ada sekitar 2 orang yang tidak pernah melaporkan LHKPN-nya secara periodik yang berasal dari institusi BUMN dan Polri. Namun Febri tidak menyebutkan identitas capim KPK yang tidak patuh terhadap kewajiban mereka.

Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara adalah wajib secara hukum. Hal ini sebagai bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Sehingga semestinya semua pihak tidak mereduksi isu pelaporan LHKPN sekadar sebagai aspek formalitas, apalalagi sampai mengabaikan kepatuhan pelaporan LHKPN ini," Febri menegaskan.

KPK mengingatkan panitia seleksi Capim KPK Jilid V agar mempertimbangkan secara serius rekam jejak para calon tersebut, karena KPK akan lebih fokus pada aspek integritas calon.

"Jangan sampai ada sikap abai dan kompromi terhadap pelanggaran sekecil apapun, karena dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana disebut di UU KPK, haruslah berlaku prinsip zero tolerance, apalagi pada Pasal 29 UU KPK disebut beberapa syarat krusial bagi Pimpinan KPK," Febri menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top