LBH Nilai Jokowi Tak Demokratis Sikapi Aksi Buruh

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak demokratis. Penilaian itu menyusul tindakan represif aparat terhadap aksi buruh di kawasan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Aksi buruh dilakukan oleh Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh (Kasbi). Mereka berniat unjuk rasa menolak RUU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 versi pengusaha di depan Gedung Parlemen saat Sidang Tahunan MPR.

Namun, aparat kepolisian berseragam dan sebagian berbaju sipil menghadang mereka di kawasan TVRI. Setidaknya 21 pendemo diamankan petugas.

"Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti dari aksi unjuk rasa bersama itu ," kata Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora dalam rilisnya, Sabtu (17/8).

Menurut Nelson, peserta aksi sekadar jalan ke lokasi yang diblokir, kemudian ketika sampai area tersebut massa yang diizinkan mendadak ditangkap.

"Kita melihat ini pola berulang, bagi kita Jokowi sangat tidak demokratis," Nelson menegaskan.

Nelson juga memprihatinkan sikap aparat yang mengintimidasi para jurnalis yang melakukan peliputan aksi buruh tersebut. Beberapa pekerja pers yang mendapatkan intimidasi itu adalah wartawan foto dari Bisnis Indonesia, wartawan foto dari Jawa Pos, dan jurnalis SCTV. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top