Ijtimak Ulama IV Sepakat Wujudkan NKRI Bersyariah

publicanews - berita politik & hukumKonferensi pers hasil Ijtimak Ulama IV di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ijtimak Ulama IV merekomendasikan terwujudnya NKRI bersyariat berdasarkan Pancasila serta tegaknya sistem khilafah.

"Semua ulama ahlussunah waljamaah telah sepakat penerapan syariah, dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam," kata Ketua Ijtimak Ulama IV Yusuf Muhammad Martak dalam jumpa pers usai acara di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8).

Ia menyebutkan dalam newujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan, dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

Ijtimak Ulama IV juga menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme, dan liberalisme, di segala bidang termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun aseng. Sebaliknya memberikan kesempatan pada semua pribumi, tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

Hasil keputusan lainnya, yaitu menghentikan agenda pembubaran ormas islam serta stop kriminalisasi ulama, maupun persekusi, dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pasca aksi 212 tahun 2016 hingga kini, dari segala tuntutan.

"Serta memulangkan imam besar umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab ke Indonesia tanpa syarat apapun," Yusuf menekankan.

Ijtimak ulama juga sepakat melawan pemerintahan yang zalim harus dilawan secara konstitusional. Menyinggung pemilu 2019, para ulama yang berkumpul berkesimpulan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal.

Mereka juga mendesak pemerintah melakukan pengusutan secara tuntas aktor di balik meninggalnya 500 petugas KPPS.

Ijtimak Ulama IV juga meminta pengusutan tragedi 21 dan 22 Mei yang menyebabkan ratusan rakyat terluka, ada yang ditangkap dan disiksa, serta 10 orang dibunuh secara sadis dan brutal, 4 di antaranya adalah anak-anak.

"Bahwa tragedi berdarah 21, 22 Mei yang merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diproses tuntas secara hukum, demi tegaknya keadilan," ujarnya.

Yusuf mengatakan perlunya ijtimak ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama, serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama bangsa dan negara. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top