Menhan Tak Mampu Campuri Kasus Politik dan Hukum Kivlan Zen

publicanews - berita politik & hukum Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak punya kemampuan untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Masalah hukum dan politik yang ditimpakan pada Kivlan, ujar Ryamizard, di luar batas kuasanya.

"Orang bermain politik, saya masuk, wah bahaya saya. Saya tidak ada kemampuan di situ. Nanti dipaksakan masuk ke situ saya melanggar hukum, melanggar apa itu saya tidak mau," kata mantan Pangkostrad itu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Ryamizard sangat berharap agar penangguhan penahanan Kivlan bisa dikabulkan kepolisian. "Tapi untuk berharap dia ditangguhkan ya harapan kita semua," ujarnya.

Pernyataan Ryamizard ini menanggapi surat kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta Singarimbun, yang memintanya menjadi penjamin penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan makar dan penguasaan senjata api ilegal itu.

Mantan KSAD itu menegaskan, apapun yang diminta padanya sebisa mungkin ia berikan. Namun dalam kasus politik dan hukum yang ditimpakan pada Kivlan ia tidak bisa.

Permintaan ke Ryamizard karena sebagai Menteri Pertahanan ia membawahi veteran perang. Kivlan, kata Tonin, pernah berperang di Papua pada 1973 yang menerima penghargaan kenaikan pangkat dari kapten menjadi mayor. Begitu pula saat perang Timor-Timur pada 1982-1983, pangkatnya naik menjadi Letkol. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top