Amnesti Tidak Hilangkan Fakta Bersalah, Ombudsman Dalami Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

publicanews - berita politik & hukumBaiq Nuril Maknun, korban pelecehan seksual yang jadi terpidana kasus pelanggaran UU ITE. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Baiq Nuril Maknun sedang dalam proses pemberian Amnesti atau meniadakan hukuman dari Presiden Jokowi. Namun Ombudsman RI tetap akan mengkaji kemungkinan potensi maladministrasi dalam pemidanaan mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.

Nuril adalah terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap kepala sekolah yang mengajaknya bercakap-cakap mesum. Namun ia malah dipidana, dan peninjauan kembali (PK)-nya ditolak Mahkamah Agung.

Menurut Komisoner Ombudsman Ninik Rahayu, Amnesti tidak menghilangkan fakta bahwa ia pernah dinyatakan bersalah.

"Apa iya pemerintah akan selalu mengeluarkan amnesti sebagai jalan keluar?" katanya di Jakarta, Rabu (17/7). "Ketukan palu (hakim) itu tetap ada dan dia tetap dinyatakan bersalah," ia mengingatkan.

Oleh karena itu, ujar Ninik, Ombudsman memilih menelusuri potensi terjadinya maladministrasi di setiap tingkatan penanganan kasus Nuril. Keputusan melakukan penyelidikan ini diambil dalam rapat pleno Ombudsman pada 8 Juli 2019.

Kepala Sekolah yang Berbuat, Baiq Nuril yang Tanggung Jawab

Ninik mengatakan, Ombudsman akan menelisik apakah polisi Mataram yang memberkas kasus ini telah menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Begitupula apakah Jaksa mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 007/A/JA/11/2011 tentang penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan.

"Atau justru MA mengabaikan produk hukumnya sendiri, Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan ketika mengadili kasus Baiq?" Ninik menjelaskan.

MA melalui Jubir Andi Samsan Nganro pernah mengatakan tidak dapat menerima pernyataan Ombudsman yang menyebut ada dugaan maladministrasi dalam putusan PK Nuril. Ia menjelaskan, Nuril didakwa bukan dalam kasus pelecehan seksual yang ia terima dari eks Kepala Sekolah Muslim.

"Perkara yang kami tangani itu mengenai pelanggaran terhadap UU ITE," kata Samsan Nganro, 8 Juli lalu. Perma Nomor 3 Tahun 2017, ia menambahkan, hanya pedoman bagi hakim untuk tidak mendiskreditkan terdakwa perempuan.

Halaman selanjutnya


  • 2

    +

    Sidang PK Nuril mengenai dakwaan tunggal, yaitu Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 UU Informasi dan Traksaksi Eletronika (ITE). MA dalam putusan pada 4 Juni 2019 menyatakan Nuril bersalah karena telah menyebarkan informasi atau dokumen bermuatan asusila.

    Kasus Nuril ini bermula pada 2012 silam, saat ia sering menerima telepon dari Kepala Sekolah Muslim yang curhat soal hubungan intimnya dengan wanita lain yang bukan istrinya. Nuril juga kerap dipanggil Muslim ke ruang kerjanya untuk cerita hal yang sama.

    Akibatnya, ibu tiga anak itu diisukan memiliki kedekatan khusus dengan sang Kepsek. Hal ini membuatnya tertekan. Ia kemudian merekam diam-diam telepon Muslim. Pada Desember 2014, teman-temannya mendesak Nuril untuk menyerahkan rekaman tersebut.

    Ringkasnya, rekaman percakapan mesum tersebut kemudian menyebar. Kepala Dinas Pendidikan setempat akhirnya memutasi Muslim. Sang Kepsek marah, Nuril pun ia pecat.

    Muslim kemudian memperkarakan kasus ini pada 17 Maret 2015 dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Dengan dukungan banyak kalangan, hakim Pengadilan Negeri Mataram akhirnya memutus bebas Nuril.

    Anak Nuril Tulis Surat untuk Jokowi, 'Jangan Suruh Ibu Saya Sekolah Lagi'

    Jaksa mengajukan kasasi dan pada 26 September 2018 MA menyatakan Nuril bersalah menyebar rekaman berkonten asusila. Gelombang dukungan terhadap Nuril terjadi dimana-mana melalui tagar #SaveIbuNuril.

    Laporan Nuril soal Muslim telah melakukan pelecehan sosial kepadanya pun ditolak Polda NTB. "Karena minimnya saksi dan petunjuk yang dapat membantu mengungkap peristiwa sebagaimana yang dilaporkan, sehingga perkara tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan," ujar Kasubdit IV Renakta AKBP Ni Made Pujawati ketika itu.

    Pada 4 Juli 2019, MA menolak PK yang diajukan Nuril dan kuasa hukumnya.

    Ninik menilai proses hukum tidak berpihak pada perempuan. Ia mengingatkan kasus Nuril ini sebagai 'wake-up call' atau pengingat, harus ada perbaikan dalam sistem pemidanaan terhadap perempuan.

    "Akan banyak lagi kemungkinan Baiq-Baiq yang lain kalau sistem pemidanaan perempuan dan anak masih stagnan seperti ini," ia menandaskan. (oca)


Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top