Pengacara Baiq Nuril akan ke Jakarta Minta Amnesti Presiden

publicanews - berita politik & hukumBaiq Nuril Maknun. (Foto: AFP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah Peninjauan Kembali (PK)-nya ditolak Mahkamah Agung, terpidana kasus rekaman percakapan mesum Baiq Nuril mengharapkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Amnesti adalah hak presiden untuk meniadakan hukuman pidana.

Kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi, akan secara resmi mengajukan amnesti pada Kamis atau Jumat (12/7) pekan depan. Ia akan terbang ke Jakarta untuk menyerahkan langsung permohonan pengampunan Baiq.

"Minggu depan sudah akan proses permohonan amnesti itu. Rencana hari Jumat ke Kantor Staf Presiden," katanya, Sabtu (6/7). Selain menyerahkan surat pengampunan, ia juga akan ke DPR untuk meminta dukungan.

Dalam putusan MA terhadap PK yang diajukan oleh mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, NTB, itu disebutkan bahwa MA tidak sependapat dengan permohonan PK bahwa ada kekhilafan hakim MA dalam putusannya di tingkat kasasi. Menurut Jubir MA Andi Samsan Nganro , majelis hakim, putusan di tingkat kasasi sudah tepat.

"Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE," ujar Andi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (5/6) pagi.

Menurut Andi, hakim menilai Baiq pantas menerima ganjaran karena telah merekam percakapan mesum Kepala SMAN 7 Mataram Haji Muslim dengannya. Majelis hakim menilai perbuatan Baiq membuat keluarga besar H Muslim malu.

Putusan PK ini memperkuat vonis tingkat kasasi yang menghukum ibu tiga anak itu dengan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier tiga bulan kurungan.

Seperti pada tingkat sebelumnya, vonis PK di MA ini mengundang protes karena menilai Baiq adalah korban pelecehan kepala sekolah, tapi malah ia yang dihukum. Pagar #SaveNuril pun kembali muncul di media sosial. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top