Konflik Internal Partai

Kogasma AHY Diusik, Sekjen Demokrat Ancam Sanksi Tegas

publicanews - berita politik & hukumKomandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) ditemani istri masing-masing, di Istana Negara, Juni 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Perseteruan pengurus DPP Partai Demokrat dengan para senior partai yang tergabung dalam FKPD-PD kian meruncing. Setelah mendesak diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB), FKPD menyebut Kogasma yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono ilegal.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai pernyataan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) tersebut tidak mendasar. Pasalnya, Komando Tugas Bersama (Kogasma) dibentuk Partai Demokrat pada Februari 2018.

Saat itu putra sulung Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ditunjuk sebagai Komandan Kogasma lantaran mantan perwira TNI AD itu sudah berstatus kader Demokrat.

Keberadaan Kogasma, kata Hinca, telah berhasil membuat partai meraih suara 7,7 persen di tengah banyak survei yang menyebutkan Demokrat hanya akan meraih 3-4 persen suara dalam Pemilu 2019.

"Jadi kalau ada yang bilang (Kogasma) itu ilegal, itu sama sekali salah. Yang benar adalah ini bagian strategi kita untuk memenangkan pemilu," ujar Hinca di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Menurut Hinca, kerja keras AHY sebagai Komandan patut diapresiasi karena Demokrat menghadapi pemilu saat Ani Yudhoyono dirawat karena kanker darah di Singapura.

Akibat tudiangan yang tak dianggap mendasar, Hinca mengisyaratkan partai akan memberi sanksi kepada FKPD-PD. "Demi kemaslahatan partai dan soliditas kader, kami menempuh penegakan disiplin dengan cara-cara internal sebagaimana mekanisme partai yang berlaku,” ujarnya.

Tudingan Kogasma ilegal disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Subur Sembiring. "Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD/ART kepengurusan, saya kasih tahu itu. Ini blakblakan saya sampaikan," ujar Subur, Selasa (2/7) lalu.

Pernyataan Subur itu menanggapi tudingan ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyebutkan FKPD-PD tak memiliki hak suara. FKPD-PD juga menuding balik Ferdinand sebagai orang gelap di partai karena tidak pernah menjadi kader dan ikut pelatihan.

“Banyak orang seperti ini tiba-tiba sudah jadi pengurus dan omongannya seperti paling tahu. Inilah yang perlu dibenahi dalam manajemen politik Partai Demokrat,” kata anggota FKPD-PD Hengky Luntungan, kemarin. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top