Pemindahan Napi Koruptor ke Nusakambangan Jangan Dideligitimasi

publicanews - berita politik & hukumMenkumham Yasonna Laoly di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6). (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menkumham Yasonna H Laoly untuk tidak mendelegitimasi perbaikan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas). Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, pemindahan napi korupsi ke Nusakambangan merupakan rencana aksi yang disusun sendiri oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemkumham.

Menurut Febri, KPK hanya mengkaji dan memberikan rekomendasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan Lapas. Sementara yang menyusun rencana aksi adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham.

"Jadi yang menyusun rencana aksi adalah pihak Ditjenpas, mereka yang menyusun secara rinci tahapan-tahapannya bulan per bulan, termasuk bulan Juni ini," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6).

Rencana aksi yang seharusnya dilakukan Ditjen PAS yakni menyerahkan dan membahas bersama KPK daftar nama koruptor yang akan dipindahkan ke Nusakambangan. Pemindahan koruptor ini baru akan dijalankan pada awal 2020.

"Tentu proses persiapannya dimulai dari sekarang, pengajuan nama dan lain-lain. Jadi bukan KPK yang mengajukan nama, tapi pihak Ditjenpas yang mengajukan nama yang akan dibahas bersama. Itu akan kami koordinasikan lebih lanjut," Febri menjelaskan.

Perbaikan pengelolaan lapas ini, ia menambahkan, merupakan kerja sama KPK dan Ditjen PAS untuk memperbaiki kredibilitas Kemenkumham. Untuk itu KPK meminta Kemenkumham terbuka dan berkomitmen menjalankan sejumlah rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut.

"Dulu KPK pernah membantu tapi Kemenkumham tidak cukup terbuka, dan bahkan tidak kooperatif pada saat itu sehingga kejadian-kejadian di Lapas itu berulang-ulang. Harapannya jika rekomendasi ini dilaksanakan kita bisa memperbaiki pengelolaan Lapas," kata Febri.

KPK berharap ada keterbukaan dari Kementerian dan tidak resisten dengan hal ini. "Saya juga membaca bahwa seolah-olah ada pihak yang mengatakan kalau narapidana kasus korupsi ditempatkan di Nusakambangan maka mereka akan berpesta pora, misalnya," ujar Febri.

Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, napi koruptor dapat ditempatkan di lapas maximum security, dengan tingkat pengamanan yang ketat. Napi yang di-nusakambangan-kan adalah mereka yang sering melanggar aturan lapas.

"Jadi diharapkan tidak ada yang main-main lagi. Kalau ada petugasnya yang bermasalah maka tindakan tegas harus dilakukan," Febri menandaskan.

Sebelumnya Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bila narapidana korupsi ditaruh di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Menurutnya hal tersebut bisa menimbulkan masalah baru.

"Saya khawatir kalau ditaruh ke situ justru kita kehilangan kontrol karena dia di pulau khusus. Nanti bisa gawat," kata Yasonna di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top