Keputusan Gugatan Sengketa Pilpres Bisa Saja Dipercepat

publicanews - berita politik & hukumSidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi berkemungkinan mempercepat keputusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 dari jadwal semula Jumat (28/6). Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, percepatan tergantung majelis hakim konstitusi.

"Tergantung nanti bagaimana majelis hakim, apakah memang dianggap cukup oleh beliau. Beliau sendiri ya bisa saja putusan bisa dipercepat," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Menurutnya, waktu sidang PHPU dibatasi hingga 28 Jun 2019 atau selama dua pekan sejak gugatan dari tim hukum Prabowo-Sandi diterima. "Kalau (keputusan) sebelum (28 Juni) ya tentu boleh-boleh saja," kata Fajar.

Majelis hakim MK, ia menambahkan, akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) hingga Kamis nanti. RPH ini bersifat tertutup.

"Jadi hanya hakim konstitusi dan pegawai tersumpah dalam ruangan RPH," Fajar menjelaskan.

RPH membahas seluruh hal yang berkaitan dengan proses sidang sengketa Pilpres dan alat bukti yang disodorkan para pihak, yaitu pemohon, termohon, dan yang terkait.

Dalam gugatannya, tim hukum Prabowo-Sandi menyebutkan telah terjadi kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). TSM bermula dari penyalahgunaan kekuasaan, antara lain, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Program Kerja Pemerintahan, kemudian penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Adanya ketidaknetralan aparatur negara yang meliputi polisi dan intelijen. Kemudian, pembatasan kebebasan media dan pers. Kubu 02 juga menilai adanya diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top