Sengketa Hasil Pilpres

BW: DPT Bisa Dimanfaatkan untuk Berbagai Kecurangan

publicanews - berita politik & hukumBambang Widjajanto (kiri) dalam sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan persoalan utama dalam pemilu adalah daftar pemilih tetap (DPT). Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto menyebut ada rekayasa dalam DPT.

"Jadi permohonan kami sebetulnya bukan soal kalah atau menang. Tapi kontribusi terbaik bagi peradaban bangsa ini dalam menyelesaikan masalah," kata mantan Wakil Ketua KPK yang disapa BW ini, di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Menurut BW, masalah DPT bukan hanya terakit pemilu tetapi nomor induk kependudukan (NIK). "Ternyata ada problem di DPT, ada rekayasa, kecamatan siluman, pemilih ganda, ada pemilih di bawah umur," ia menjelaskan.

Pangkal soal DPT ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kecurangan. BW menyebut terjadi penggelembungan suara sebagai contoh.

"Kalau kita tidak punya data kependudukan yang oke, korupsi bisa di raskin (program beras miskin), bisa terjadi di bantuan langsung. Jadi bukan tidak mungkin korupsi juga terjadi dalam proses pemilu," katanya.

DPT berbasis data yang manipulatif itulah sesungguhnya yang menjadi dasar gugatan hasil Pilpres 2019. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top