Batas Izin Ormas FPI Berakhir, Jadi Ilegal?

publicanews - berita politik & hukumMassa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, 23 Januari 2017. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Hingga terakhir masa berlaku izin ormas, Kamis (20/6), Front Pembela Islam (FPI) belum melakukan pengajuan perpanjangan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan belum menerima pengajuan FPI.

"Tidak ada pengajuan, mungkin dianggap tidak penting mengajukan," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Tjahjo enggan berbicara mengenai status FPI bila tak berizin, apakah kemudian masuk ormas ilegal.

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan tidak ada batas waktu Ormas untuk mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Jadi kalau (FPI) belum mengajukan berarti tak memiliki izin, gitu saja, tak punya SKT," Soedarmo menjelaskan.

Soedarmo menuturkan FPI boleh mengajukan perpanjangan izin meski lewat dari masa berlaku FPI pada 20 Juni 2019.

Diketahui, ormas FPI terdaftar dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014, mengantongi izin mulai 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat. Tujuan FPI menegakkan hukum Islam. Ormas yang berdiri empat bulan setelah Presiden Soeharto lengser itu menghendaki dimaksukkannya butir pertama dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 ke dalam amendemen UUD 1945. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top