Mantan Penasihat KPK Pimpin Aksi Massa di Depan MK

publicanews - berita politik & hukumMantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua memberikan orasi di hadapan massa di depan Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6) (Foto: Publicanews/Edi)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua ikut memimpin massa yang menyikapi sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mengenakan gamis warna kuning muda, Abdullah memberikan orasi di hadapan ratusan massa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Abdullah mengatakan, aksi mengawal sidang MK bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden, baik Jokowi maupun Prabowo.

"Di sini kepentingan saya hanyalah sebagai panggilan dari negara. Saya adalah murid M. Natsir salah satu pendiri NKRI. Saya ingin memperbaiki NKRI karena itulah saya turun ke lapangan," ujar Abdullah.

Natsir yang dimaksud adalah Mohammad Natsir, tokoh kemerdekaan, mantan Perdana Menteri (1950-1951), dan pendiri Partai Masyumi.

Abdullah kemudian membeberkan berbagai ketimpangan yang terjadi di masyarakat, dari soal serangan narkotika, angka perceraian yang melonjak, hingga kebebasan seks anak muda. Ia juga menyoroti kasus pemidanaan ustad Bahar bin Smith hingga kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Terjadi kesewenangan hukum dan pembiaran kasus seperti yang menimpa Novel Baswedan," ujar eks Ketua Tim Etik KPK itu.

Mantan Ketua Umum PB HMI itu menyebut moralitas yang hancur dan terjadi ketidakadilan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Ia pun sepakat perlunya perubahan politik kenegaraan.

"Kehadiran kita di sini hingga 28 Juni mendatang untuk membuka mata dan hati hakim MK yang berjumlah 9 orang itu," ia menambahkan.

Hingga Jumat siang ini, massa berjumlah ratusan orang masih terkonsentrasi di depan kantor Kementerian Pertahanan, berdekatan dengan Gedung MK. Aparat melakukan penyekatan dengan kawat berduri dan blokade di depan Museum Nasional di dua arah Jalan Medan Merdeka Barat.

Seperti diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggugat KPU terkait hasil Pilpres 2019. BPN sebagai pihak pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin dan Bawaslu menjadi pihak terkait. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top