Jadi Ketua Dewas Dua Bank Syariah, Ma'ruf: TKN Saja yang Jawab

publicanews - berita politik & hukumMa'ruf Amin. (Foto: Indonesiabersatu)
PUBLICANEWS, Jakarta - Cawapres terpilih Ma'ruf Amin menganggap posisinya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua bank, yakni BNI Syariah dan dan Mandiri Syariah, bukan masuk kategori karyawan. Itu sebabnya ia tidak mengundurkan diri karena tidak ada yang ia langgar.

"Iya, DPS bukan karyawan," kata Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu di Kantor MUI, Selasa (11/6). "Itu bukan BUMN juga, orang itu anak perusahaan," ia menambahkan.

Namun, Ma'ruf tidak bersedia bicara banyak mengenai hal itu karena sudah masuk ranah hukum. "TKN saja yang jawab lah, enggak usah saya yang beri penjelasan. Ya sudah lewat TKN saja. Satu pintu saja kalau soal itu," ujarnya, siang tadi.

Status DPS itulah yang dipersoalkan kubu Prabowo-Sandi dalam gugatan sengketa hasil pemlu di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, Ma'ruf tidak menconteng mundur saat mengisi formulir pendaftaran sebagai cawapres.

Anggota tim kuasa hukum Badan Pemanangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan ada keputusan MK yang menegaskan bahwa keuangan BUMN masuk ke dalam rezim keuangan negara.

"Dalam penjelasan pasal 2 huruf i UU Keuangan Negara, dijelaskan kekayaan lain termasuk juga kekayaan dikelola oleh perusahaan negara atau daerah," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini di Gedung MK, siang ini.

Dalam posisi itu, kata Denny, Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat formil sebagai cawapres. "Karena masih bekerja di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah," ujarnya.

Sebaliknya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN.

Alasannya, pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas. Demikian pula BNI Syariah dikuasai Bank BNI dan BNI Life Insurance.

Kubu Jokowi-Ma'ruf menegaskan tidak ada pelanggaran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kuasa hukum pribadi calon presiden petahana Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra mengatakan sudah menyiapkan bantahan dan argumentasi hukum yang sistematis atas tudingan pelanggaran tersebut. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top