Tanggapan TKN Atas 7 Tuntutan BPN Agar Prabowo Jadi Presiden

publicanews - berita politik & hukumYusril Ihza Mahendra bersama pimpinan parpol menghadiri Konser 'Putih Bersatu' di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (13/4). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan tujuh tuntutan. Intinya, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan capres 02 Prabowo sebagai presiden.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menegaskan MK hanya berwenang mengadili hasil penghitungan suara.

"MK hanya memutuskan sengketa akhir pemilu. Nanti tindak lanjutnya oleh KPU," ujar Yusril, Senin (27/5).

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, TKN telah menyiapkan dokumen seperti formulir C1 hingga dokumen hasil rekapitulasi berjenjang KPU sebagai bukti di persidangan.

Sekjen PPP ini menambahkan, ada 30 pengacara disiapkan menghadapi sidang di MK tersebut.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf terdiri, antara lain, eks Ketua KPU Juri Ardiantoro, Teguh Samudera, Irfan Pulungan, Nelson Simanjuntak, dan Taufik Basari. Tim hukum Jokowi ini dipimpin Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, pada Jumat (24/5), tim kuasa hukum BPN mengajukan tujuh tuntutan kepada MK. Tujuh petitum tersebut meliputi:

1. Mengabulkan permintaan pemohon

2. Menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Pemilu 2019.

3. Menyatakan paslon 01 Jokowi-Ma’ruf telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

4. Mendiskualifikasi paslon 01 sebagai peserta pemilu

5. Menetapkan paslon 02 Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024

6. Memerintahkan KPU mengeluarkan surat keputusan penetapan paslon nomor urut 02 sebagai presiden dan wakil presiden atau;

7. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah Indonesia.

Saat mengajukan tuntutan, tim BPN dipimpin Hashim Djojohadikusumo dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Bambang Widjojanto. Mereka didampingi, antara lain, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Amir, dan Zulfadli.

Sidang MK akan dimulai pada 14 Juni mendatang. Diperkirakan vonis akan dibacakan pada 28 Juni. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top