Pemerintah Diminta Segera Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemerintah menutup akses media sosial menyusul kerusuhan aksi 21 dan 22 Mei. Namun, penutupan fitur layanan media sosial dan aplikasi perpesanan instan itu dianggap berlebihan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut. Sedangkan anggota Komisi I DPR Roy Suryo menyebut kebijakan pemerintah tertsebut lebay.

"Kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu mendapat informasi yang benar," kata Ketua Umum AJI Abdul Manan saat dihubungi wartawan, Kamis (23/5).

Hal senada disampaikan Roy yang menyebutkan pemerintah seharusnya selektif dalam melakukan penutupan akses media sosial itu sehingga tidak merugikan masyarakat luas. “Keputusan ini lebay, karena justru masyarakat yang menjadi korbannya," ujarnya.

Pemerintah Blokir WA, Wiranto: Untuk Mengamankan Negeri

Menurut Roy, Kominfo bisa selektif dengan nenutup hanya kepada pelaku provokator bukan seluruh pengguna media sosial.

"Kalaupun hanya ada 100-200 orang yang menggunakan medsos sebagai sarana untuk provokasi kemarin, mengapa kita-kita pengguna di Indonesia yang berjumlah 150 jutaan orang menjadi korbannya semua?" ujar politikus Partai Demokrat itu mempertanyakan.

Pemerintah beralasan pembatasan yang dilakukan untuk mencegah meluasnya hoaks berkaitan dengan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top