Agus Rahardjo Minta Masyarakat Awasi Kinerja Pansel KPK

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Agus Rahardjo memberi keterangan mengenai Pansel Pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/5). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pasca ditetapkan Presiden Joko Widodo, sejumlah nama anggota Pansel KPK menuai kritik dari sejumlah pihak. Menanggapi hal ini, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta masyarakat ikut mengawasi proses pemilihan komisioner KPK jilid V nantinya.

"Yang penting begini loh, nanti kan setelah ini ada pengumuman mengenai jadwal, mengenai SOP, bagaimana mereka melakukan pemilihan calon pimpinan KPK ya, komisioner KPK. Jadi, kalau menurut saya, diawasi aja, kita rakyat Indonesia termasuk KPK ikut mengawasi setiap tahap itu," ujar Agus di Gedung KPK Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Agus, kinerja pansel lebih penting untuk disoroti, misalnyadari cara kerja mereka dan ransparansi. Diharapkan masyarakat nantinya dapat mengenal rekam jejak para calon pimpinan KPK.

"Misalkan setiap tahap itu kita tahu jelas, dibuka ke masyarakat, tes ini diikuti berapa, kriterianya apa, nanti kan kalau begitu baik. Jadi diawasi saja, nanti kita bisa nilai kan mana yang bagus, mana yang tidak," Agus menandaskan.

Penetapan anggota Pansel KPK tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023. Keppres diteken Jokowi pada Jumat (17/5) pekan lalu.

Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019.

Pansel Capim KPK 2019-2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua. Kemudian Wakil Ketua Pansel yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji.

Adapun anggota pansel adalah Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, dan Al Araf. Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Staf Ahli Bappenas Diani Sadia dan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi.

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengkritik komposisi pansel. Kurnia Ramadhana, misalnya, menilai pansel diisi orang-orang yang tidak independen.

"Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," ujar Kurnia dalam siaran persnya pada Sabtu (18/5) pekan lalu. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top