KPK Temukan Aset Bermasalah Ratusan Miliar Rupiah di Papua

publicanews - berita politik & hukumKoordinasi KPK dengan Pemprov Papua. (Foto: Humas KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menemukan beberapa aset di Papua bermasalah, nilainya mencapai ratusan miliaran rupiah. Hal itu diketahui saat KPK melakukan evaluasi pencegahan korupsi dan penyelamatan aset di Papua.

"Hal ini hampir selalu menjadi temuan berulang serta rekomendasi penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari data yang masuk sementara, diidentifikasi aset yang bermasalah atau dalam penguasaan pihak ketiga," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5).

Kegiatan evaluasi ini, ujar Febri, digelar pada 20-23 Mei di Jayapura, Papua. Selain evaluasi, komisi antirasuah juga mendorong Papua menetapkan prioritas rencana aksi tahun 2019.

Adapun program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua meliputi 8 sektor yaitu Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, Dana Desa, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

"Hasil evaluasi sampai dengan akhir Desember 2018 menunjukkan bahwa komitmen sebagian besar kepala daerah masih belum cukup kuat. Nilai rata-rata monitoring centre for prevention (MCP) Provinsi Papua tahun 2018 adalah 25 persen, nyaris berada di kategori merah," Febri menjelaskan.

Adapun permasalah aset yang ditemukan KPK di Papua, antara lain:

Di Pemkot Jayapura
-71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga
-158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan/saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat
-7 aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan tanah jalan.

Di Provinsi Papua
-Tanah sekurangnya senilai Rp 111 miliar
-Hotel senilai Rp 96,5 miliar
-Tanah di Jakarta senilai Rp 107 miliar

KPK juga menyoroti penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap PNS yang melakukan korupsi. Menurut Febri, hanya 12 pemda yang telah menyampaikan pelaksanaan penjatuhan sanksi tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top