KPK Imbau Caleg Terpilih Segera Lapor LHKPN

publicanews - berita politik & hukumKomisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sebanyak 15.445 calon anggota legislatif (caleg) terpilih dari berbagai level dalam Pemilu 2019 hendaknya mulai melaporkan kekayaan pada KPK. Imbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi potensi menumpuknya pelaporan LHKPN menjelang batas akhir yang ditentukan.

"KPK telah membuka pelayanan sejak saat ini dan menyelenggarakan layanan khusus selama rentang waktu 22-29 Mei 2019, termasuk pada hari Sabtu-Minggu," ujar Jubir KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/5).

KPU akan mengumumkan Daftar Calon Terpilih anggota legislatif baru pada 22 Mei 2019 mendatang. Namun, tahap rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan legislatif di beberapa Kabupaten/Kota sudah selesai.

Laporan dinyatakan lengkap setelah wajib lapor mengisi LHKPN secara online melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id dan melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan, seperti surat kuasa dan lampiran lainnya. Tata cara pengisian dapat diunduh melalui www.elhkpn.kpk.go.id pada menu "Unduh".

"Tanda terima LHKPN yang berlaku adalah tanda terima yang diterbitkan per tanggal 20 September 2018 sampai dengan 7 hari sejak tanggal penetapan KPU," ujar Febri.

Kewajiban lapor harta kekayaan calon legislatif terpilih merujuk pada Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasal 84A Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Dalam peraturan tersebut, Febri menjelaskan, calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih.

"Jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan Gubernur," kara Febri. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top