Eggi Sudjana Tolak Tandatangan Surat Penahanannya

publicanews - berita politik & hukumEggi Sudjana ditemani kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya resmi menahan anggota Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana. Pengacara Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Syihab itu keluar dari ruang penyidik pada Selasa (14/5) pukul 23.00 WIB.

Sebelum dibawa ke mobil tahanan, Eggi sempat memberi keterangan. Ia menegaskan menolak menandatangani penahanannya untuk 20 hari ke depan.

"Saya Insyaallah warga negara Indonesia yang berusaha taat hukum, PMJ (Polda Metro Jaya) kerja sama dengan pihak kepolisian telah menetapkan saya sebagai tahanan untuk 20 hari ke depan, tapi saya tidak menandatangani atau saya menolak sebagai ditahan begitu," ujar Eggi, Selasa menjelang tengah malam.

Eggi yang menjadi tersangka kasus dugaan makar ini menolak meneken penahanannya dengan alasan advokat tidak dapat diduga atau dipidana.

"Sebagai advokat, menurut UU 18 Tahun 2003 pasal 16, advokat tidak dapat dipidana atau digugat baik di dalam ataupun di luar sidang," ujarnya.

Ia menambahkan, hal itu juga sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2014. Sebagai advokat, ia seharusnya disidang berdasar kode etik lebih dahulu.

Eggi juga beralasan tengah mengajukan praperadilan minggu lalu. "Mestinya diproses dulu praperadilan," ujar pengacara Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen itu.

Kemudian, Eggi juga mempersoalkan gelar perkara yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014.

Penahanan Eggi diawali dengan pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (13/5) sore. Ia kemudian ditangkap di ruang penyidikan kemarin pukul 06.25 WIB.

Eggi ditetapkan sebagai tersangka terkait orasi di rumah capres Prabowo Subianto beberapa jam usai Pilpres, 17 April 2019. Polisi menjeratnya dengan pasal tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu kabar yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

Pasal yang dikenakan yaitu KUHP Pasal 107 dan atau pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Polisi tanggap menindaklanjuti laporan Supriyanto dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac). Laporan Supriyanto teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top