Bachtiar Nasir Bakal Dijemput Paksa Sepulang dari Arab Saudi

publicanews - berita politik & hukumBachtiar Nasir. (Foto: Instagram/@BachtiarNasir)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pengarah Ijtima Ulama Bahtiar Nasir kembali absen dari pemeriksaan Bareskrim Polri. Ketua Umum GNPF MUI ini mangkir untuk ketiga kalinya saat hendak diperiksa sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, mengatakan kliennya tengah mengikuti acara Liga Musim Dunia di Arab Saudi. Surat penangguhan pemeriksaan telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri, Senin kemarin. Aziz belum tahu kapan Bachtiar kembali ke Tanah Air.

Menanggapi mangkirnya ustad Bahtiar ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, penyidik Polri akan menjemput paksa setiba Bachtiar di Indonesia.

"Ya, info dri penyidik akan dijemput paksa setibanya di Indonesia," kata Dedi, Selasa (14/5). Polisi berpegang pada pasal 112 ayat 2 KUHAP karena Bahtiar sebagai tersangka tidak hadir untuk ketiga kalinya.

Menurut Dedi, Bachtiar telah dipanggil pada 2018. Kemudian panggilan kedua sebagai tersangka pada 8 Mei 2019. Tidak hadir dalam panggilan itu, polisi kembali melayangkan surat panggilan pada Selasa ini pukul 10.00 WIB.

Polisi menetapkan Bachtiar sebagai tersangka TPPU terkait pengelolaan dana Rp 3 miliar dari umat yang masuk di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua tersangka, yaitu petugas Bank syariah Islahudin Akbar dan Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua Adnin Armas.

Polisi menemukan indikasi mengiriman dana dari GNPF-MUI ke Turki sebesar Rp 1 miliar. Pihak penerima dana, IHH Humanitarian Relief Foundation, diduga terkait dengan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Bachtiar Nasir disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004.

Atau, pasal 374 KUHP juncto pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan.

Atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Bachtiar mengklaim uang tersebut telah digunakan untuk mendanai aksi 411 dan 212 pada 2017. Uang tersebut juga disalurkan untuk bantuan gempa di Pidie Jaya, Aceh termasuk gempa di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top