Empat Tahun Kepemimpinan Agus Rahardjo, 18 Kasus Masih Nunggak

publicanews - berita politik & hukumIndonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemaparan kasus korupsi yang belum tuntas ditangani KPK, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (12/5). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kinerja KPK yang dianggap belum maksimal selama empat tahun kepemimpinan Agus Rahardjo.

"Kami mencatat masih ada 18 perkara korupsi yang cukup besar yang masih ditunggak penyelesaiannya oleh KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi 'Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019' di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).

Beberapa kasus besar itu yakni kasus suap perusahaan asal Innospec (Inggris) ke pejabat Pertamina, bailout Bank Century, proyek pembangunan di Hambalang, suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indoneia, dan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan.

Ada juga kasus hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, suap Rolls-Royce ke pejabat PT Garuda Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek pengadaan KTP elektronik, hingga kasus Pelindo II.

Dari catatan ICW dan Tranparancy International Indonesia (TII) dalam kasus-kasus tersebut, masih ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat, namun belum terjerat.

Kurnia menegaskan, jika tak dituntaskan kasus tersebut akan kadaluarsa. Acuannya adalah Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, yang menyebutkan bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa daluwarsanya adalah 18 tahun.

Ia mencontohkan kasus BLBI. Pada putusan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung secara terang mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain, yang masih belum dijerat KPK.

"Ini kasus dengan kerugian negara cukup besar Rp 4,58 triliun," ujar Kurnia.

Ada beberapa nama, seperti Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang seharusnya menjadi modal KPK untuk menindaklanjuti perkara.

"Karena jika dilihat dari tempus delicti kasus ini maka tahun 2022 akan berpotensi menjadi kadaluwarsa," Kurnia menjelaskan.

Dalam kasus pengadaan e-KTP, terutama dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Jaksa KPK menyebut puluhan politisi turut serta menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top