Banyak BUMN Korupsi, KPK Imbau Menteri Rini Beri Perhatian

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Agus Rahardjo saat memberikan pidato acara Auditor Talk di Gedung KPK, Kamis (9/5) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Banyak perusahaan pelat merah terjerat kasus korupsi, terakhir adalah Dirut PT PLN Sofyan Basir. Oleh karena itu Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk lebih sigap mengawasi anak buahnya.

Agus mengatakan, KPK tengah memonitor secara khusus sejumlah BUMN. "Kami sampaikan, bukan menakut-nakuti, hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN," ujar Agus dalam Auditor Talk di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/5).

Perubahan, ia menambahkan, seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa perlu ditakut-takuti. Untuk itu perlu ada perubahan dari sistem maupun mindset dari pengelola BUMN. "Yang kita inginkan perubahan itu terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran," katanya.

Di hadapan 400 peserta seminar yang terdiri dari para Direktur Utama, Komisaris, Ketua Komite Audit dan Kepala SPI seluruh BUMN ini, Agus mengingatkan bahwa BUMN menguasai aset senilai Rp 8.000 triliun dengan omzet sekitar Rp 2.800 triliun atau lebih besar dari APBN.

Dengan angka sebesar itu, ujar Agus, seharusnya BUMN lebih berperan besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu KPK tak segan melakukan penindakan terhadap petinggi BUMN yang masih menjalankan praktik korup.

Agus juga menyoroti masih adanya komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Misalnya, ada Direktur Jenderal (dirjen) Kementerian juga menjadi komisaris di sejumlah BUMN. KPK menilai rangkap jabatan tersebut merugikan BUMN karena komisarisnya tidak bekerja secara maksimal.

"Saya mengharapkan sebenarnya terjadi reformasi birokrasi yang tuntas supaya tidak ada rangkap jabatan. Karena dengan rangkap jabatan kerjanya separuh-separuh, di dirjen separuh, di komisaris separuh. Apalagi ada dirjen jadi komisaris beberapa BUMN," ujar Agus.

KPK juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan di perusahaan BUMN. Untuk itu Agus pun mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan internal atau Inspektorat Jenderal dengan meningkatkan anggaran dan kualitas sumber daya manusia serta independensi yang terjaga.

"Ini teman-teman inspektorat harus diberi taring, diberi kemampuan. Diberi orang yang paling bagus, resources disediakan. Kemudian bisa melakukan penilaian secara objektif terhadap perjalanan dari badan usaha itu sehari-hari," Agus menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top