Bachtiar Nasir Terjerat Kasus 2017, PKS: Kriminalisasi Ulama

publicanews - berita politik & hukumKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengecam polisi yang menetapkan pengarah Ijtimak Ulama III Bachtiar Nasir sebagai tersangka. Ia menyebut penetapan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ulama.

"Innalilahi... Kasus lama tahun 2017 tiba-tiba setelah Ijtimak Ulama ke-3 muncullah penetapan sebagai tersangka. Kembali lagi kriminalisasi ulama," kata Hidayat lewat akun @hnurwahid, Selasa (7/5).

Wakil Ketua MPR itu mendoakan agar Bachtiar Nasir bisa diselamatkan. "Semoga Allah menangkan keadilan, jaga dan selamatkan UBN," ia menambahkan.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Ketua GNPF MUI itu menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) tahun 2017.

Kasus tersebut sudah lewat dua tahun karena pertimbangan momentum pada 2017-2018 yang rentan pemilu. "Tapi proses hukum akan berjalan, proses hukum tetap berjalan. Sama dengan penyidik-penyidik lain yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki kewenangan di bidang penyidikan," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, siang ini.

Dedi memastikan penetapan tersangka alumnus Universitas Madinah tersebut berdasar minimal dua alat bukti. Besok pukul 10.00 WIB, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskri akan memeriksa Bachtiar.

"Kalau misalkan nanti (ada) penahanan, (sudah) cukup bukti. Dua alat bukti dulu yang besok diklarifikasi dalam pemeriksaan tersebut," ia menjelaskan.
Polisi menduga Bachtiar Nasir melakukan TPPU dengan pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua. Uang yang dipersoalkan sebesar Rp 3 miliar yang berasal dari donasi Aksi Bela Islam I dan II atau populer sebagai aksi 412 dan 212.

Bachtiar pernah diperiksa Bareskrim sebagai saksi soal kasus pengalihan kekayaan yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Terdapat pula aliran dana ke Turki yang diduga dilakukan Bachtiar sebesar Rp 1 miliar. Media asing menyebutkan dana itu mengalir ke Suriah terkait dengan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Namun, Bachtiar telah berulang kali membantah. Kapitra Ampera yang saat itu menjadi pengacara Bachtiar menegaskan, tidak ada uang yayasan yang digunakan untuk kepentingan pribadi kliennya. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top