MUI Minta Quick Count Dihentikan dan Ditiadakan

publicanews - berita politik & hukumKetua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Din Syamsuddin. (Foto: kiblat)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI mengimbau agar quick count dihentikan dan ditiadakan untuk masa depan.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampikan hal itu dalam tausiyah kebangsaan untuk menyikapi proses pasca penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

"Quick count selama ini banyak menimbulkan kemudaratan, kemafsadatan," kata mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Din mencontohkan, segera setelah mengetahui quick count, rakyat euforia merayakan kemenangan.

Ia menilai, hasil yang belum pasti yang diumumkan itu menimbulkan perasaan skeptis hingga sinisme di tengah masyarakat.

“Pada tataran itulah kami melihat apalagi menyampaikan sesuatu yang belum pasti, jauh dari pasti, dan ada lembaga resmi untuk itu. Maka sebaiknya ditiadakan, khusus sekarang ini dihentikan,” ujarnya.

Menurut Din, hasil quick qount bisa masuk kategori dalam agama Islam sebagai fasik. "Jika ada berita, itu harus ditabayunkan. Berita apa? Yang menimbulkan mudarat, walaupun benar, kalau tidak tepat untuk disampaikan, itu secara Islam tidak bisa digunakan,” ia menjelaskan.

Kendati meminta untuk ditiadakan, namun MUI menilai tidak perlu sampai mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan hitung cepat.

“Enggak perlu, enggak usah sampai ke situ (mengharamkan quick count). Sudahlah ini pesan moral saja,” ujarnya.

Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Yusnar Yusuf dan Abdullah Jaidi, Sekjen Anwar Abbas, Wakil Sekjen Zaitun Rasmin. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top